Rangkuman Modul 11 : Model - Model Pembelajaran IPS yang Kreatif, Inovatif, dan Menyenangkan

Situsartikel92.com - Secara umum, istilah "penyelidikan" terkait dengan studi tentang pertanyaan dan jawaban. Sebagai pendekatan pedagogis yang berorientasi pada praktik penelitian dan pertanyaan, istilah ini sejajar dengan pendekatan untuk pemecahan masalah, pemikiran reflektif, atau penemuan. Meskipun para ahli lain mengatakan bahwa pertanyaan lebih dari sekedar pertanyaan.

Inkuiri adalah proses mempertanyakan suatu makna dan menuntut seseorang untuk menunjukkan kapasitas intelektualnya sehingga pemikiran atau gagasannya dapat dipahami. Ide peningkatan kualitas pengajaran telah menjadi obsesi John Dewey (1859-1952). Meskipun pemikirannya saat itu masih sangat umum, namun cukup menjadi pijakan bagi para pengikutnya.

Inkuiri merupakan salah satu metode yang saat ini digunakan oleh para pengembang kurikulum, dan berdasarkan beberapa ide dan hasil penelitian dari para ahli pendidikan, metode ini memiliki kelebihan terutama untuk mengembangkan kemampuan berpikir serta pengetahuan, sikap dan nilai siswa dibandingkan dengan metode klasikal atau tradisional.

Langkah-langkah model pembelajaran Inkuiri sosial untuk kelas IPS meliputi:

1. Pernyataan masalah

2. Rumusan hipotesis

3. Definisi istilah

4. Pengumpulan data

5. Menguji dan menganalisis data

6. Uji hipotesis untuk mendapatkan generalisasi dan teori

7. Mulai ulang kueri.

Secara etimologis, kata “berpikir kritis” berasal dari kata “kritis” atau “kritis” atau krinein, yang berarti menjelaskan nilai sesuatu. Kritik adalah perilaku seseorang yang mempertimbangkan, menghargai, dan menilai nilai sesuatu. Tugas pemikir kritis adalah menerapkan norma dan standar yang sesuai untuk hasil, menimbang nilai-nilai mereka, dan mengartikulasikan pertimbangan ini. Ada tiga kesepakatan substantif untuk kemampuan berpikir kritis. 

1. Berpikir kritis membutuhkan kemampuan kognitif ganda.

2. Berpikir kritis membutuhkan informasi dan pengetahuan tertentu.

3. Berpikir kritis mencakup dimensi emosional, yang kesemuanya ditafsirkan dan ditekankan secara berbeda.

Tujuan berpikir kritis adalah untuk mengevaluasi gagasan, mengevaluasi nilai, bahkan mengevaluasi implementasi atau praktik gagasan dan nilai. Selain itu, berpikir kritis mencakup kegiatan mempertimbangkan berdasarkan pendapat yang diketahui. Berpikir kritis mendorong munculnya ide-ide baru. Terkadang belajar berpikir kritis berjalan seiring dengan berpikir kreatif. Jika keterampilan berpikir kritis dilakukan, maka sebagian dari pembelajaran berpikir kreatif telah berlangsung, sebagai tahap pertama dalam melakukan keterampilan berpikir kritis harus dilalui melalui keterampilan berpikir kreatif.

Kemampuan siswa untuk memecahkan masalah pribadi dan sosial diperlukan karena pada hakikatnya siswa hidup dalam lingkungan masyarakat yang penuh dengan benih-benih masalah. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan untuk mendewasakan peserta didik, maka salah satu indikator kedewasaan adalah kemampuan untuk mandiri sebagai warga masyarakat. Model pembelajaran problem solving merupakan salah satu alternatif model pembelajaran IPS. Menurut Savege dan Armstrong, proses pemecahan masalah dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:

1. Identifikasi masalahnya.

2. Pertimbangkan solusi.

3. Pilih dan terapkan metode ini.

4. Menerapkan solusi yang dapat dijelaskan.

Sedangkan menurut Wilkins, model pembelajaran pemecahan masalah memiliki enam langkah, yaitu:

1. Perjelas dan definisikan masalahnya

2. Temukan solusi alternatif

3. Uji Solusi Alternatif

4. Pilih solusi

5. Bertindak atas pilihan solusi

6. Tindak lanjuti.

Implikasi dari konsep pengambilan keputusan berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir tentang alternatif yang tersedia, untuk mempertimbangkan fakta dan bukti yang tersedia, dan untuk mempertimbangkan nilai-nilai pribadi dan masyarakat. Dalam konteks proses belajar mengajar, konsep pengambilan keputusan sebagai model pembelajaran dalam penelitian sosial merupakan salah satu model keterampilan yang menentukan pilihan dari alternatif-alternatif yang diuraikan di atas. Perbedaan model pembelajaran inkuiri dan model pembelajaran keputusan. 

Tujuan inkuiri adalah untuk menghasilkan pengetahuan berupa fakta, konsep, generalisasi, dan teori, sedangkan tujuan pengambilan keputusan adalah menggunakan pengetahuan ini untuk membantu memecahkan masalah dan membuat keputusan. Savage dan Armstrong dan james A. Banks mengusulkan serangkaian langkah untuk mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan. Setidaknya ada dua persyaratan untuk menerapkan model pembelajaran keputusan:

1. Pengetahuan Sosial

2. Metode atau cara memperoleh pengetahuan.

Jika artikel ini kurang jelas atau mungkin masih ada pertanyaan yang perlu di tanyakan, anda bisa memberikan pertanyaan pada kolom komentar yang terdapat pada akhir artikel ini. Untuk mudah mendapatkan notifikasi terkait artikel pada situs https://www.situsartikel92.com. Silahkan klik tombol ikuti pada bagian kanan atas dari artikel ini. Karena akan menyajikan berbagai artikel yang menarik.

Read More

Rangkuman Modul 10 : Sikap Masyarakat Terhadap Perubahan Sosial

 

Informasi yang disampaikan oleh pihak lain melalui berbagai alat dan media seperti media cetak (buku, surat kabar, majalah, majalah, dll) dan media elektronik (radio, telepon, televisi, internet, telegraf) dapat mengubah sikap seseorang.

Untuk mengubah sikap baru seseorang atau kelompok, pemberi/penyedia informasi perlu menggunakan informasi yang sinkron dengan sikap sebelumnya.

Sikap informasi terbentuk terutama karena tanggapan yang konsisten dengan komponen kognitif sebelumnya (pengetahuan).

Menurut para ahli psikologi sosial, sumber fakta dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu otoritas, penciptaan atau penemuan atau kesalahan penyajian fakta dan penampakan atau kenyataan.

Kepribadian dibentuk oleh beberapa komponen sikap seseorang, seperti agama, ras, politik, dan sikap internasional.

Perubahan sikap seseorang sepanjang hidupnya Jenis-jenis perubahan sikap seseorang dapat berupa: a. Perubahan yang kontradiktif, b. Perubahan yang sesuai. Kemampuan mengubah sikap seseorang tergantung pada karakteristik sistem sikap, kepribadian dan afiliasi kelompok. Perubahan sikap dihasilkan oleh informasi tentang afiliasi kelompok dan perubahan perilaku yang memotivasi perubahan.

Dalam sejarah perkembangan manusia, perubahan sosial dikatakan sebagai siklus yang tidak pernah berakhir. Kehidupan masyarakat selalu diturunkan dari generasi ke generasi, berubah dari waktu ke waktu, dan semuanya untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Sosiolog yang sering menyebut perubahan sosial dan perubahan sikap antara lain: 1. Auguste Comte, 2. Herber Spenser, 3. Karl Marx, 4. Ferdinand Tonnies.

Hakikat perubahan sosial adalah perubahan sikap manusia sebagai dirinya sendiri dan sebagai kelompok, dimulai dari kelompok keluarga, organisasi dan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh para psikolog dan sosiolog sosial, perubahan perilaku manusia dimulai dari pikiran, sikap, dan perilaku seseorang, melalui penemuan hal-hal baru untuk menyempurnakan kesejahteraan hidupnya.

Kontrol sosial diartikan sebagai pengawasan terhadap kebijakan publik, yang pada dasarnya adalah pengawasan atas tepat tidaknya kebijakan publik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, atau pelaksanaan suatu masyarakat. Para ahli percaya bahwa kebijakan publik harus aspiratif, inklusif dan partisipatif.

Munculnya kontrol sosial merupakan wujud kepedulian dan pengawasan terhadap kebijakan publik yang bersumber dari berbagai sumber, antara lain sosialisasi, tekanan kelompok, dan sanksi sosial. Secara umum, sanksi sosial dapat mengucilkan, mengucilkan, meminggirkan, bahkan tidak diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pemerintahan.

Bentuk kontrol sosial yang efektif adalah perilaku kolektif, yang terlihat dalam bentuk kontrol sosial yang umumnya dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama atau atas nama kelompok masyarakat.

Bentuk-bentuk kontrol sosial antara lain:

1. Kerumunan atau kerumunan sementara, spontan, tidak direncanakan atau sementara.

2. Media massa yang dinilai efektif dalam pengendalian sosial media cetak dan elektronik.

Bentuk-bentuk kontrol sosial melalui media massa dapat bersifat resmi atau formal, atau dikemas secara individual dalam bentuk rumor atau gosip.

Jika artikel ini kurang jelas atau mungkin masih ada pertanyaan yang perlu di tanyakan, anda bisa memberikan pertanyaan pada kolom komentar yang terdapat pada akhir artikel ini. Untuk mudah mendapatkan notifikasi terkait artikel pada situs www.situsartikel92.com. Silahkan klik tombol ikuti pada bagian kanan atas dari artikel ini. Karena akan menyajikan berbagai artikel yang menarik.

Read More

Rangkuman Modul 9 : Konsep Dasar Politik dan Pemerintahan

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa segala tindakan pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum. Sebagai badan kekuasaan utama, pemerintah tidak boleh bertindak tanpa izin dalam menjalankan tugasnya, dan tidak boleh melanggar hukum dan peraturan negara yang ada.

Unsur-unsur negara hukum yang dianggap oleh F.J. Stahl (Eropa Kontinental) adalah: 

(a) Adanya jaminan hak asasi manusia;

(b) Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan;

(c) Pemerintahan berdasarkan Peraturan-peraturan;

(d) Adanya peradilan administrasi.

Menurut Dicey negara yang berdasar pada The Rule Of Law wajib memenuhi 3 unsur, yaitu :

(a) Supremasi aturan hukum;

(b) Kedudukan yang sama di depan hukum;

(c) Terjaminnya HAM dalam Undang-Undang atau UUD.

Dalam suatu negara hukum terdapat norma hukum yang hierarkis atau berurutan. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur tentang urutan peraturan perundang-undangan di negara kita. Tatanan ini menunjukkan tingkat kekuatan peraturan tersebut, yang oleh Han Kelsen dan Nawiasky disebut sebagai teori stratifikasi. Kelsen menunjukkan dalam teorinya bahwa tertib hukum merupakan suatu System of norms yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang dalam suatu susunan yang berbentuk seperti tangga-tangga piramid. Pada setiap tangga terdapat aturan, dan pada puncak piramida terdapat norma atau aturan tertinggi yang tidak dapat ditelaah lebih lanjut, yang disebut dengan norma dasar.

Menurut pandangan JimlyAsshidige (2006) terdapat 9 prinsip penyelenggaraan negara, yaitu :

>>  Ketuhanan Yang Maha Esa,

>>  Cita negara hukum atau Nomokrasi, 

>>  Paham kedaulatan rakyat atau demokrasi,

>>  Demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan,

>>  Pemisahan kekuasaan dan Checks and balances,

>>  Sistem pemerintahan Presidensial,

>>  Persatuan dan keragaman dalam negara kesatuan,

>>  Demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar,

>>  Cita masyarakat madani.

Dengan adanya revisi UUD 1945, telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita, yaitu pemisahan kekuasaan secara vertikal berdasarkan prinsip supremasi MPR telah berubah menjadi pemisahan kekuasaan. Kekuasaan memiliki prinsip saling mengawasi dan seimbang, yang merupakan ciri yang melekat pada sistem presidensial.

Pasca Amandemen UUD 1945, kekuasaan aparatur negara mengalami perubahan dan pergeseran yang melibatkan teori konstitusi umum, menempatkan aparatur negara pada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang sesungguhnya. Demikian pula penyimpangan dan ketidakjelasan dasar hukum dari tindakan tata usaha negara yang diperankan oleh lembaga negara di masa lalu telah berubah, dan dasar hukum yang jelas telah berubah.

Selain perubahan kekuasaan lembaga negara di tingkat pusat, kebijakan otonomi daerah juga mengalami perubahan. Dalam pelaksanaan otonomi, ada dua prinsip yang dianut, yaitu prinsip otonomi (desentralisasi) dan prinsip pengelolaan bersama. Prinsip yang digunakan seluas, sejujur-jujurnya dan bertanggungjawab. Meski daerah fleksibel, masih ada enam urusan yang masih menjadi urusan pemerintah pusat, yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, mata uang dan keuangan negara, serta agama.

Hak dan kewajiban warga negara erat kaitannya dengan hukum, dan hak dan kewajiban seseorang ditentukan atau diciptakan oleh hukum. Tatanan yang diatur atau diciptakan oleh undang-undang baru akan menjadi kenyataan jika subjek hukum diberi hak dan kewajiban Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu memiliki dua sisi, hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain.

Untuk menjamin hak-hak warga negara, pemerintah memberlakukan beberapa hak yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak persamaan antara hukum dan pemerintah, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak politik, hak untuk berserikat. dan berkumpul, hak memilih agama yang dianutnya, hak bela negara, hak bela negara dan keamanan negara, hak dijunjung tinggi negara.

Kewajiban dalam UUD 1945 antara lain kewajiban menegakkan hukum, kewajiban menegakkan pemerintahan, kewajiban bela negara, dan kewajiban menegakkan pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945, selain yang diatur dalam UUD 1945.

Jika artikel ini kurang jelas atau mungkin masih ada pertanyaan yang perlu di tanyakan, anda bisa memberikan pertanyaan pada kolom komentar yang terdapat pada akhir artikel ini. Untuk mudah mendapatkan notifikasi terkait artikel pada situs https://www.situsartikel92.com. Silahkan klik tombol ikuti pada bagian kanan atas dari artikel ini. Karena akan menyajikan berbagai artikel yang menarik.

Read More

Rangkuman Modul 8 : Konsep Dasar Antropologi

Situsartikel92.com - Kebudayaan adalah segala hasil karya, rasa, dan cipta yang digunakan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memenuhi kebutuhannya. Bentuk kebudayaan dapat berupa sistem budaya, bentuk sistem sosial dan bentuk budaya olahraga. Kebudayaan terdiri dari unsur-unsur seperti bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem dan teknologi peralatan hidup, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan seni.

Perubahan budaya tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor dalam masyarakat itu sendiri, seperti kejenuhan atau ketidakpuasan individu terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat, adanya individu yang menyimpang dari sistem yang ada, adanya penemuan-penemuan baru (inovasi) yang diterima oleh masyarakat. . Perubahan keanggotaan, ukuran dan komposisi populasi. Dari faktor selain masyarakat itu sendiri, seperti bencana alam, perang, kontak dengan orang lain dari budaya yang berbeda. 

Ketika suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing, maka unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah menjadi kebudayaannya sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya individualitas dari kebudayaan itu sendiri, sehingga terjadi akulturasi.

Asimilasi adalah suatu proses sosial ketika orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda berinteraksi secara langsung dan erat dalam jangka waktu yang lama, sehingga menyebabkan masing-masing budaya berubah ciri dan unsur-unsurnya menjadi campuran unsur-unsur budaya. Biasanya kelompok yang terlibat dalam proses asimilasi adalah kelompok mayoritas dan beberapa kelompok minoritas.

Minoritaslah yang mengubah keunikan elemen budayanya, menyesuaikannya dengan budaya mayoritas, sehingga secara bertahap kehilangan individualitasnya budaya, menjadi budaya mayoritas.

Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok etnis yang mendukung budaya yang berbeda. Keanekaragaman suku dan budaya di satu sisi menimbulkan kebanggaan nasional atas kekayaan budaya negara, namun di sisi lain muncul permasalahan jika tidak ada saling pengertian antar suku bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya, namun tetap memiliki banyak kesamaan karena berasal dari nenek moyang yang sama. Seperti yang diutarakan Bhinneka Tunggal Ika, keragaman persamaan mencerminkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Selain bangga dengan kekayaan bangsa kita, terkadang muncul masalah karena sifat kebhinekaan.

Masalah terkadang muncul karena sifat keanekaragaman ini, terutama dalam kaitannya dengan pembentukan budaya nasional Indonesia. Budaya kuno dan primitif yang ada sebagai puncak budaya di seluruh Indonesia dianggap sebagai budaya nasional dan perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai khazanah budaya nasional.

Ada empat ketentuan mengenai arah dan tujuan pengembangan kebudayaan nasional Indonesia. Pertama, kebudayaan nasional yang akan dikembangkan harus benar-benar mencerminkan hasil upaya dan tanggapan positif masyarakat Indonesia dalam proses adaptasi yang luas terhadap lingkungan. Kedua, budaya nasional merupakan perpaduan puncak budaya daerah untuk mewujudkan konfigurasi budaya nasional. Ketiga, pembangunan kebudayaan nasional harus mendorong kemajuan peradaban untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, dapat menyerap unsur budaya asing, mengembangkan dan memperkaya budaya nasional, serta meningkatkan rasa kemanusiaan bangsa Indonesia.

Jika artikel ini kurang jelas atau mungkin masih ada pertanyaan yang perlu di tanyakan, anda bisa memberikan pertanyaan pada kolom komentar yang terdapat pada akhir artikel ini. Untuk mudah mendapatkan notifikasi terkait artikel pada situs https://www.situsartikel92.com. Silahkan klik tombol ikuti pada bagian kanan atas dari artikel ini. Karena akan menyajikan berbagai artikel yang menarik.

Read More

Rangkuman Modul 7 : Konsep Dasar Sosiologi

Situsartikel92.com - Konsep individu tidak boleh ditafsirkan sama dengan konsep masyarakat. Jika manusia didefinisikan sebagai individu, maka manusia menurut kodratnya adalah makhluk Tuhan yang mulia selain manusia; manusia adalah makhluk pribadi dan sosial; manusia adalah satu kesatuan materi dan roh.

Manusia pada hakikatnya adalah manusia zoo-politisi, yaitu makhluk atau manusia yang hidup selamanya dalam masyarakat harus hidup dalam masyarakat. Akibat dari hubungan-hubungan yang berlangsung antar individu (manusia), maka lahirlah kelompok-kelompok sosial (social group) yang berdasarkan kepentingan bersama.

Namun, ini tidak berarti bahwa semua kelompok manusia dapat dikatakan sebagai kelompok sosial. Untuk mengatakan bahwa kelompok sosial memiliki persyaratan tertentu.

Berbagai kelompok sosial, termasuk klasifikasi jenis kelompok dari perspektif individu; kelompok sosial dari perspektif individu; masuk dan keluar kelompok; kelompok primer dan kelompok sekunder; gameinschaft dan gesselschaft.

Kelompok primer adalah kelompok yang dicirikan oleh keakraban dan kerjasama pribadi yang erat di antara para anggota. Arti kelompok sekunder adalah kebalikan dari arti kelompok primer. Kelompok kecil, sebagai kelompok besar, terdiri dari banyak orang yang hubungannya tidak perlu didasarkan pada kenalan pribadi dan sifatnya tidak terlalu tahan lama.

Tonnies dan Loomis menunjukkan bahwa gameinschaft adalah bentuk kehidupan bersama di mana para anggotanya terikat oleh hubungan batin alami yang didasarkan pada perasaan cinta dan kesatuan batin yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh bentuk gameinschaft ditemukan dalam keluarga, kelompok kekerabatan, dan asosiasi lingkungan. Dan gesselschaft, sebaliknya, yaitu terutama dalam bentuk ikatan kelahiran untuk waktu yang singkat, bersifat fiksi dan memiliki struktur mekanis.

Aristoteles kuno pernah berkata bahwa setiap bangsa memiliki tiga elemen, yang sangat kaya, yang miskin, dan yang menengah.

Sosiolog terkenal Pitirim A. Sorokin pernah berkata bahwa lembaga multi-level adalah fitur umum yang tidak berubah dari masyarakat yang tertata.

Sistem berlapis-lapis dalam masyarakat ini dikenal dalam sosiologi sebagai priming sosial. Pitirim A. Sorokin mengemukakan bahwa kewirausahaan sosial adalah perbedaan demografis atau sosial dalam suatu kelas yang terstratifikasi. Manifestasinya adalah adanya lapisan atas dan lapisan bawah (Soekarno, 1982: 220).

Bentuk-bentuk khusus dari kelas-kelas sosial tidak kecil, tetapi pada prinsipnya dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu yang berdasarkan ekonomi, yang berdasarkan politik praktis, dan yang berdasarkan kedudukan Pastinya di masyarakat.

Secara umum, ketiga bentuk utama ini saling berkaitan erat dan saling berinteraksi, seperti mereka yang termasuk dalam satu tingkatan menurut skala politik, biasanya juga menempati satu tingkatan menurut skala ekonomi; dan mereka yang kaya, biasanya menempati posisi penting. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk semua, dan itu semua tergantung pada sistem nilai yang diterapkan dan dikembangkan dalam masyarakat yang bersangkutan (Soekarno, 1962: 221).

Kehidupan sosial berlangsung dalam suatu wadah yang disebut masyarakat. Kehidupan sosial adalah kehidupan yang hidup bersama atau dalam solidaritas dengan manusia, sehingga kehidupan sosial ditandai dengan:

>>>  Keberadaan manusia yang hidup bersama;

>>>  Orang-orang berkumpul di luar dan menghabiskan waktu lama bersama;

>>>  Ada perasaan bahwa mereka adalah satu dan akhirnya menjadi;

>>>  Sistem koeksistensi.

Status dan peran merupakan elemen standar dalam sistem stratifikasi sosial. Jabatan diartikan sebagai kedudukan atau kedudukan seseorang dalam suatu kelompok sosial. Sedangkan peran adalah aspek dinamis dari suatu posisi (keadaan).

Dalam masyarakat, tiga negara dapat ditemukan, yaitu status Berasal, status Berprestasi, dan status Ditugaskan. Simbol status adalah karakteristik yang digunakan untuk menentukan lokasi seseorang.

Peran memiliki tiga aspek, yaitu peran membimbing, ada hubungan antara nilai dan peran. Ketiga, ini menunjukkan bahwa bermain peran dipelajari dan dalam beberapa hal merupakan bagian dari kepribadian.

Untuk memahami motivasi individu untuk melakukan suatu peran, dapat dilihat dari tujuan yang luas dari semua peran, termasuk tujuan instrumental, penghargaan, keamanan dan respon, dan pengalaman.

Setiap pekerjaan memiliki hasil yang tidak setara di masyarakat. Penghargaan Pekerjaan tertentu dikaitkan dengan keberadaan kelas sosial dalam masyarakat.

Jika artikel ini kurang jelas atau mungkin masih ada pertanyaan yang perlu di tanyakan, anda bisa memberikan pertanyaan pada kolom komentar yang terdapat pada akhir artikel ini. Untuk mudah mendapatkan notifikasi terkait artikel pada situs https://www.situsartikel92.com. Silahkan klik tombol ikuti pada bagian kanan atas dari artikel ini. Karena akan menyajikan berbagai artikel yang menarik.

Read More

Rangkuman Modul 6 : Konsep Dasar Ekonomi

Situsartikel92.com - Pada dasarnya ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang terbatas agar dapat berkembang. Kemakmuran adalah ketika sebagian besar kebutuhannya terpenuhi. Karena kebutuhan tidak terbatas, maka alat yang memenuhi kebutuhan manusia harus melakukan tindakan alternatif, yaitu memilih tindakan mana yang perlu diprioritaskan dan tindakan mana yang dapat ditunda.

Ilmu ekonomi merupakan kelompok ilmu sosial karena memiliki tujuan penelitian yang sama dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, yaitu mempelajari manusia sebagai individu dan kelompok sosial. Memuaskan permintaan berupa barang dan jasa yang bernilai ekonomis berarti harus mengorbankan atau mengeluarkan uang untuk mendapatkannya.

Masalah mendasar ekonomi adalah produksi, kegiatan memproduksi barang atau jasa yang dapat ditukar untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau orang lain. Masalah kedua adalah alokasi, kegiatan pengiriman barang dari produsen ke konsumen, karena tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya, alokasi melakukan fungsi pertukaran. Fungsi konsumsi adalah bagaimana barang atau jasa digunakan, digunakan atau dieksploitasi. Konsumsi harus berdasarkan fungsi barang atau jasa, agar masyarakat tidak boros, dan konsumsi harus direncanakan agar masyarakat tidak menyesal nantinya.

Perusahaan adalah kombinasi faktor-faktor produksi, yaitu alam, tenaga kerja, modal dan keterampilan, yang merupakan aktivitas tunggal yang dirancang untuk menghasilkan barang dan jasa yang dijual kepada pihak ketiga untuk menghasilkan keuntungan, berkelanjutan secara dinamis.

Menurut bentuk hukumnya, bentuk badan usaha di Indonesia adalah perseorangan, perseroan terbatas, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan koperasi. Semua badan usaha yang tujuan utamanya mencari keuntungan, kecuali badan usaha milik negara yang tujuan utamanya melayani masyarakat, perlu memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbagi menjadi perusahaan terbuka, perusahaan milik negara, perusahaan jasa, dan perusahaan daerah. Modal BUMN itu milik pemerintah, keuntungannya milik negara, sekarang disimpan di kas, kalau rugi ditanggung negara subsidi.

Koperasi adalah bentuk usaha, organisasi ekonomi orang-orang yang didirikan dan dikelola bersama untuk kebaikan bersama. Sampai saat ini koperasi belum dapat berkembang seperti yang diharapkan karena sebagian besar masyarakat kita belum memahami implikasi dan Fungsi koperasi, sebagai anggota koperasi, loyalitasnya masih sangat rendah. Untuk itu, peran guru sangat diperlukan untuk mengembangkan koperasi di sekolah dan lingkungannya.

Jika artikel ini kurang jelas atau mungkin masih ada pertanyaan yang perlu di tanyakan, anda bisa memberikan pertanyaan pada kolom komentar yang terdapat pada akhir artikel ini. Untuk mudah mendapatkan notifikasi terkait artikel pada situs https://www.situsartikel92.com. Silahkan klik tombol ikuti pada bagian kanan atas dari artikel ini. Karena akan menyajikan berbagai artikel yang menarik.

Read More

Rangkuman Modul 5 : Konsep Dasar Geografi

Situsartikel92.com - Dalam sejarah perkembangan geografi, objek penelitian geografi mengalami perubahan. Yang pertama adalah mempelajari nama tempat, seluk-beluk yang terkait dengan peta, deskripsi atau deskripsi tempat yang tidak diketahui di permukaan bumi. Hal ini sesuai dengan tingkat perkembangan budaya dan teknologi manusia.

Secara garis besar menurut Broek (1980) hakikat geografi dapat dikelompokkan menjadi (1) Geografi sebagai ilmu Pengetahuan Biofisik, (2) Geografi sebagai relasi hubungan timbal balik antara manusia dan alam, (3) Geografi sebagai ilmu ekologi manusia, (4) Geografi sebagai studi ilmu bentang lahan, (5) Geografi sebagai studi penyebaran gejala di permukaan bumi, (6) Geografi sebagai studi teori keruangan bumi.

Objek Geografis adalah semua tanda-tanda geosfer di permukaan bumi, dan objek formal geografi adalah cara memandang objek geografis, yang disebut metode geografis.

Dalam sejarah geografi, objek penelitian geografi seringkali menjadi kabur dan kehilangan identitasnya karena sebagian orang terlena dan sengaja memasukkan disiplin ilmu lain sebagai penunjang. Umumnya, ketika memecahkan masalah geografis, mereka cenderung menggunakan metode lokal daripada metode komprehensif sebagai fitur geografis.

Agar geografi memiliki metode tersendiri sekaligus membedakannya dengan ilmu-ilmu lain, para ahli geografi sepakat menggunakan tiga metode, yaitu (1) metode spasial; (2) metode ekologis; (3) metode kompleks regional. Dalam praktiknya, terutama pada pendekatan regional yang kompleks, sulit untuk diterapkan, sehingga beberapa ahli geografi telah menghasilkan beberapa model perencanaan untuk organisasi geomaterial untuk mengkompensasi kelemahan pendekatan ini, seperti yang diusulkan oleh Ublich (1971) dan Model Weicart. 1975).

Penempatan mata pelajaran geografi primer termasuk dalam bagian IPS, tetapi setiap kelas kelompok IPS diajarkan secara individual. Tujuan dari kursus ini adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik di tingkat nasional dan global. Kontribusi geografi dalam IPS adalah bumi sebagai tempat tinggal manusia, sehingga geografi mampu mensintesa unsur-unsur fisik dan sosial untuk menjelaskan interaksi manusia dengan lingkungan.

Tujuan pembelajaran IPS di SD/MI/Paket A adalah untuk mengembangkan pengetahuan geografi (kemampuan memetakan, menulis dan mengelompokkan faktor fisik dan sosial, serta kemampuan memahami keterkaitan antara aktivitas manusia dengan lingkungannya).

Geografi didefinisikan dalam SD/MI/Paket A sebagai studi tentang aspek spasial dan layak huni Bumi pada skala yang berbeda. Kursus geografi pada tingkat ini mengembangkan pemahaman siswa tentang organisasi masyarakat tertentu, Tempat dan lingkungan di permukaan bumi. Tujuan mempelajari geografi adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pemahaman geografi yang diajarkan di SD/MI/Paket Level A termasuk dalam kelompok Sifat Geografis sebagai kajian geospasial jika diamati.

Fitur yang paling mencolok dari penelitian ini adalah penekanannya pada hukum, argumen untuk menjelaskan pola spasial fenomena di permukaan bumi dengan bantuan teknik analisis matematika dan komputer.

Jika artikel ini kurang jelas atau mungkin masih ada pertanyaan yang perlu di tanyakan, anda bisa memberikan pertanyaan pada kolom komentar yang terdapat pada akhir artikel ini. Untuk mudah mendapatkan notifikasi terkait artikel pada situs www.situsartikel92.com. Silahkan klik tombol ikuti pada bagian kanan atas dari artikel ini. Karena akan menyajikan berbagai artikel yang menarik.

Read More

Jawaban Tugas Kuliah Modul Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial

1. Definisi IPS adalah suatu penyederhanaan dan penyaringan terhadap ilmu-ilmu sosial, yang penyajiannya di sekolah di sesuaikan dengan kemampuan guru dan daya tangkap peserta didik. Selain itu, IPS adalah suatu bidang keilmuan atau disiplin bidang akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. IPS juga merupakan bidang studi dimana ruang lingkupnya cukup luas.

2. Perbedaan penyajian IPS pada tingkat dan jenjang adalah pada tingkat IPS lebih bersifat multidimensional, yaitu meninjau suatu gejala atau masalah sosial dari berbagai dimensi atau aspek kehidupan. Sedangkan pada jenjang IPS lebih dikenal sebagai studi sosial. IPS atau studi sosial ini merupakan perpaduan dari berbagai bidang keilmuan ilmu sosial. Selain itu, studi sosial memiliki perbedaan yang prinsipil dengan ilmu-ilmu sosial.

3. Nilai-nilai yang perlu dikembangkan adalah :

1. Nilai Edukatif

2. Nilai Praktis

3. Nilai Teoritis

4. Nilai Filsafat

5. Nilai Ketuhanan

4. Yang dimaksud berkembang dan kontinu melalui pendekatan yang konprehensif adalah berkembang adalah perkembangan tujuan pengajaran IPS sebagai tujuan jangka panjang, yang hanya mampu dicapai melalui pembaruan pendidikan IPS sesuai dengan perkembangang ilmu dan teknologi, serta pola modernisasi kehidupan masyarakat, serta perkembangan dunia internasional dengan globalisasinya. Sedangkan kontinu adalah perkembangan pembelajaran yang merupakan perpaduan dari beberapa bidang keilmuan ilmu sosial, dengan tujuan memenuhi ingatan pengetahuan para peserta didik dengan berbagai fakta dan materi.

5. Pembelajaran bertahap yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan sikap dan kemampuan peserta didik. Ragam pembelajarannya pun harus di sesuaikan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan secara formal, proses pembelajaran dan membelajarkan itu terjadi di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sedangkan pembelajaran berkesinambungan yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat usia peserta didik masing-masing. Misalnya, masyarakat yang menjadi objek formal pembelajaran di mulai dari keluarga, para tetangga, kempung, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan seterusnya. Sedangkan yang menjadi objek materialnya, meliputi aspek-aspek kehidupan sosial ekonomi, budaya, sejarah, geografi, politik, tata negara dan lainnya.

Jika artikel ini kurang jelas atau mungkin masih ada pertanyaan yang perlu di tanyakan, anda bisa memberikan pertanyaan pada kolom komentar yang terdapat pada akhir artikel ini. Untuk mudah mendapatkan notifikasi terkait artikel pada situs https://www.situsartikel92.com. Silahkan klik tombol ikuti pada bagian kanan atas dari artikel ini. Karena akan menyajikan berbagai artikel yang menarik.

Read More

Rangkuman Modul 4 : Konsep Dasar Sejarah

Munculnya kolonialisme Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, jika dirinci ada dua faktor, internal dan eksternal. Faktor eksternal yang melatarbelakangi kedatangan Portugis di Asia Tenggara khususnya Indonesia sangat erat kaitannya dengan apa yang terjadi di Eropa, antara lain jatuhnya Konstantinopel ke Turki, berkembangnya kesadaran renaisans, kemajuan teknologi, dan terjadinya Eropa. Perjanjian Tordesillas ditandatangani oleh Paus Alexander VI.

Setelah Portugis muncul di Indonesia, Spanyol, Inggris, Belanda dan Jepang muncul silih berganti. Pada dasarnya negara-negara yang menjajah Indonesia memiliki ciri yang sama yaitu ingin menguasai dan menindas rakyat melalui monopoli perdagangan, pajak, kerja paksa.

Dari negara-negara di atas, Belanda menjajah Indonesia paling lama selama hampir 350 tahun. Belanda datang ke Indonesia sehubungan dengan Perang Delapan Puluh Tahun negara mereka. Sementara itu, Belanda berupaya menjadikan Indonesia sebagai sumber rempah-rempah, komoditas yang mahal dan menggiurkan saat itu. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman dan anak buahnya mendarat di Banten. Setelah hal ini, pengusaha Belanda datang langsung ke Indonesia, yang menciptakan persaingan di antara pengusaha Belanda, dan akhirnya membentuk VOC dengan hak dan kewajiban di luar statusnya sebagai badan perdagangan.

Maklum, VOC akhirnya memikul beban yang sangat berat, sementara saingannya, seperti Inggris dan Prancis, semakin kuat, sementara korupsi berkembang di dalam VOC, semakin melemahkan posisi VOC. Akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan.

Akhirnya, kita memasuki abad ke-20 dengan pengalaman menyakitkan yang kemudian dijadikan cermin perjuangan gerakan nasional. Berkat kearifan pengalaman sejarah, perjuangan pergerakan nasional akhirnya berhasil mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu kemerdekaan Indonesia.

Bagi tokoh-tokoh pergerakan nasional, munculnya kesadaran perjuangan nasional disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tekanan, penindasan, diskriminasi dan perlakuan tidak adil dalam bangsa Indonesia oleh pemerintah kolonial. Bangkit untuk takdir nasionalnya dan kebangkitan nasional di Filipina, Gerakan Rakyat India, Gerakan Turki Muda, Gerakan Rakyat Cina dan perjuangan rakyat Mesir, dan kemenangan Jepang atas Rusia.

Ciri dari pergerakan nasional Indonesia adalah lahirnya organisasi-organisasi regional dan nasional. Budi Utomo adalah pelopor lahirnya organisasi tersebut di Indonesia. Budi Utomo lahir untuk sejajar dengan negara-negara maju lainnya, memperjuangkan nasib bangsa dan bangsa Indonesia yang hidup dalam keterbelakangan. Setelah Budi Utomo lahir, organisasi-organisasi politik dan sosial mengikuti, masing-masing dengan ciri perkembangan organisasinya sendiri-sendiri, tetapi pada dasarnya semua organisasi yang lahir pada waktu itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia.

Kesamaan tujuan ini umum terjadi di antara partai-partai politik, seperti Aliansi Islam, Partai India, Persatuan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Pelindra, dan Partai Kapi. Namun, pada masa pendudukan Jepang, semua partai ini digantikan oleh organisasi yang dibuat dan dikendalikan oleh pemerintah Jepang sendiri.

Perjuangan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak kalah dengan perjuangan kemerdekaan. Berbagai ujian telah dihadapi bangsa Indonesia sejak teks pengumuman itu dibacakan. Cobaan ini datang dari dalam Indonesia maupun dari negara lain. Dalam membela Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa diuji.

Bentrokan dengan tentara Jepang yang masih merasa sebagai penguasa dan kedatangan Sekutu menjadi isu utama. Jika misi Sekutu dilakukan sebagaimana diatur dalam dokumen perjanjian, sebenarnya tidak akan menimbulkan konflik dengan para pejuang Indonesia. Kedatangan tentara Belanda di belakang Sekutu menyulut situasi, menyulut perang, dan menggerogoti kemerdekaan dan kedaulatan negara.

Perjuangan diplomatik yang dilakukan oleh rakyat Indonesia memberikan titik terang bagi penyelesaian sengketa secara damai, meskipun isi perjanjian tersebut sebagian besar merugikan pihak Indonesia. Namun, selama perundingan berlangsung, tentara Belanda terus menekan pihak Indonesia dengan mengobarkan perang, seperti agresi militer pertama dan kedua terhadap wilayah Republik Indonesia.

Sebagai hasil perjuangan yang gigih, perwakilan pemerintah kita berhasil memperoleh pengakuan kedaulatan dalam bentuk negara kesatuan melalui KMB pada tanggal 27 Desember 1949.

Untuk penyelenggaraan negara RIS digunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1949 yang berlaku di seluruh wilayah RIS, sedangkan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Yokyakarta), UUD 1945 tetap digunakan sebagai dasar negara. konstitusi. 

Setelah beberapa bulan berjalan, muncul bentrokan politik antar negara yang berharap bersatu dengan RI Yokyakarta untuk membentuk satu bangsa lagi, beberapa di antaranya dipengaruhi oleh pengeluaran untuk terus bertahan sebagai negara.

Dalam rangka menjaga demokrasi dan menyatukan perbedaan ideologi, pemilihan umum pertama diadakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota dan anggota Republik Rakyat Demokratik Korea dengan tugas utama merancang dan merumuskan konstitusi nasional baru. 

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno memerintahkan pemberlakuan kembali UUD 1945, dengan keyakinan bahwa para pemilih tidak dapat melaksanakan tugas utamanya. Dari periode ini ideologi komunis dapat tumbuh subur, dan bencana nasional G30S/PKI terjadi karena dukungan rakyat Indonesia terhadap Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan tonggak sejarah awal pemerintahan orde baru. 

Sisi positifnya, pemerintahan ini telah mampu mencapai stabilitas politik dan ekonomi yang mapan, namun pelaksanaan demokrasi terasa artifisial dan merintis gerakan mahasiswa, telah terjadi tatanan reformasi (pembaruan) dalam segala aspek kehidupan Indonesia dengan langkah-langkah konkrit, yaitu amandemen UUD 1945 sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang telah menempuhnya dengan belajar dari pengalaman masa lalu.

Jika artikel ini kurang jelas atau mungkin masih ada pertanyaan yang perlu di tanyakan, anda bisa memberikan pertanyaan pada kolom komentar yang terdapat pada akhir artikel ini. Untuk mudah mendapatkan notifikasi terkait artikel pada situs https://www.situsartikel92.com. Silahkan klik tombol ikuti pada bagian kanan atas dari artikel ini. Karena akan menyajikan berbagai artikel yang menarik.

Read More

Rangkuman Modul 3 : Ruang Lingkup dan Cakupan Konsep Dasar IPS

Situsartikel92.com, Istilah Ilmu Pengetahuan sosial (IPS) dan keberadaannya dalam kurikulum persekolahan di Indonesia tidak lepas dari perkembangan dan keberadaan Social Studies (Studi Sosial) di Amerika Serikat.oleh karenanya gerakan dan paham social studies di Amerika Serikat banyak mempengaruhi pemikiran mengenai Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Indonesia.

Studi sosial atau Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin bidang akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Dalam kerangka kerja pengkajian studi sosial menggunakan bidang-bidang keilmuan, termasuk bidang-bidang ilmu sosial.

Pendekatan yang digunakan studi sosial dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sangat berbeda dengan pendekatan yang biasa digunakan dalam Ilmu Sosial. Pendekatan Studi Sosial atau IPS bersifat Interdisipliner atau bersifat Multidisipliner dengan menggunakan berbagai bidang keilmuan. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam Ilmu Sosial (social studies) bersifat disipliner dari bidang ilmunya masing-masing. Demikian pula pada tingkat dan taraf yang lebih rendah pendekatan studi Sosial atau IPS lebih bersifat Multidimensional, yaitu meninjau satu gejala atau masalah sosial dari berbagai dimensi atau aspek kehidupan.

Konsep-konsep yang memiliki dasar pengertian pada suatu bidang ilmu sosial disebut sebagai konsep dasar. Konsep-konsep dasar ini merupakan cakupan dan ruang lingkup pengembangan materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Ilmu-ilmu Sosial merupakan salah satu sumber dari pengembangan materi pembelajaran IPS bagi kepentingan pendidikan di sekolah maupun penguruan tinggi, di samping bidang-bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan lainnya. 

Berdasarkan uraian dan pembahasan konsep-konsep dasar pada kegiatan belajar 1, dapat dikemukakan butir-butir rangkuman sebagai berikut :

Dalam pendidikan IPS, pembinaan konsep merupakan salah satu strategi mengajar dan membelajarkan yang bermakna, terutama dalam pembinaan serta pengembangan SDM generasi muda yang memiliki kemampuan konseptual di masa yang akan datang.

Secara teoritik konseptual, suatu konsep dasar dengan konsep dasar yang lain dapat dipisahkan. Namun, dalam proses berfikir yang integratif tersebut berkaitan satu sama lain. Konsep geografi erat hubungannya dengan konsep-konsep antropologi, dan psikologi sosial, serta demikian seterusnya.

Konsep-konsep dasar perhatian, minat, kesadaran, dan penghayatan, memiliki makan afektif yang mendasar pada pembinaan dasar kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, guru, khususnya guru IPS memiliki kedudukan, peranan dan fungsi strategi dalam menekankan serta membina konsep-konsep tadi.

Secara alamiah, persediaan dan penyediaan sumber daya ada dalam keterbatasan, bahkan ada yang langka.di pihak lain, pemenuhan kebutuhan oleh manusia cenderung tak terbatas. Oleh karena itu, dalam kenyataan terjadi kesenjangan. Pengembangan dan penerapan asas efektif, efisien, dan produktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi salah satu landasan yang wajib mendapat perhatian segala pihak.

Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang dasar 1945, salah satu asas perekonomian yang cocok dengan kehidupan bangsa Indonesia yang ber-Pancasila adalah kekeluargaan. Oleh karena itu, koperasi merupakan salah satu kegiatan usaha yang dapat menjamin kehidupan masyarakat yang banyak di Indonesia. 

Namun demikian, penyelenggaraan, penanganannya dan pengolahannya masih menuntut SDM yang profesional. Dengan demikian, untuk mencapai keberhasilan dalam tujuan koperasi optimal, wajib diperhatikan persyaratan SDM pengelolanya.

Ilmu Politik adalah salah satu bidang Ilmu sosial, ruang lingkup kajiannya adalah penyelenggaraan kehidupan Negara dan pelaksanaan pemerintah dengan seluk beluk serta persoalannya. Oleh karena itu, untuk memahami dan menghayati proses penyelenggaraan pemerintah, serta untuk mampu untuk menjadi warga Negara yang baik, wajib mempelajarai dasar-dasar ilmu politik.

Pemerintah sebagai aparat penyelenggara kehidupan Negara, menyangkut perangkat-perangkat kekuasaan, kepemimpinan, perundang-undangan, dan kelembagaan. Untuk memahami hakikat pemerintah dengan segala kegiatan dan persoalannya, kita wajib mempelajari konsep-konsep dasar ilmu politik dan pemerintahan.

Kepribadian sebagai suatu konsep dasar psikologi, merupakan suatu perpaduan potensi, kemampuan dan aset diri tiap individu yang menjadi jati diri masing-masing. Pengembangan dan pembinaan kepribadian peserta didik menjadi SDM yang handal, merupakan tugas dan kewajiban guru, khususnya guru IN yang perlu dijadikan panggilan diri guru masing-masing.

Jika artikel ini kurang jelas atau mungkin masih ada pertanyaan yang perlu di tanyakan, anda bisa memberikan pertanyaan pada kolom komentar yang terdapat pada akhir artikel ini. Untuk mudah mendapatkan notifikasi terkait artikel pada situs www.situsartikel92.com. Silahkan klik tombol ikuti pada bagian kanan atas dari artikel ini. Karena akan menyajikan berbagai artikel yang menarik.

Read More

Rangkuman Modul 2 : Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial

 

Situsartikel92.com, Secara umum perkembangan Social studies sebagai suatu bidang kajian telah dibahas. Melukiskan bagaimana Social Studies pada dunia persekolahan telah menjadi dasar ontologi dan suatu sistem pengetahuan yang terpadu, yang secara estimologi telah mengarungi suatu perjalanan pemikiran dalam kurung waktu 60 tahun lebih yang di motori dan di wadahi oleh NCSS sejak tahun 1935. 

Pemikiran mengenai Social Studies sebagaimana telah dibahas tercatat banyak mempengaruhi pemikiran dalam bidang itu di negara lain, termasuk pemikiran mengenai Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) di Indonesia.

Konsep Social Studies secara umum berkembang secara evolusioner di Amerika Serikat sejak tahun 1800-an, yang kemudian mengkristal menjadi domain pengkajian akademik pada tahun 1900-an, antara lain dengan berdirinya National Council for the social studies (NCSS) pada tahun 1935 Pilar Akademik pertama muncul dalam pertemuan pertama MCSS pada tahun 1935, berupa kesepakatan untuk menempatkan Social Studies sebagai Core Curriculum dan pada tahun 1937 berupa kesepakatan mengenai pengertian Social Studies yang berawal dari pandangan Edgar Bruce Wesley, yakni The Social Studies Are The Social Science Simplified For Pedagogical Purposes.

Dari penelusuran historis epistomologis, tercatat bahwa dalam kurun waktu 40 tahunan sejak tahun 1935 bidang studi Social Studies mengalami perkembangan yang ditandai dengan ketak menentuan, ketak keputusan, ketidak bersatuan, dan ketakmajuan.

Antara tahun 1940-1950 Social Studies mendapat serangan dari berbagai sudut; tahun 1960-1970-an timbulnya tarik-menarik antara pendukung gerakan The New Social Studies yang memotori oleh para sejarawan dan ahli-ahli ilmu sosial dengan gerakan Social Studies yang menekankan pada Citizenship Education. Para pendukung gerakan “The New Social Studies” kemudian mendirikan Social Science Education Consoritium (SSEC). Sedangkan NCSS terus mengembangkan gerakan Social Studies yang terpusat pada Citizenship Education.

Di Indonesia Pendidikan IPS dalam dunia persekolahan berkembang juga secara evolusioner sejak tahun 1967 dengan munculnya gagasan pengajaran IPS; kemudian muncul pengajaran IPS ala Pendidikan Kewarganegaraan menurut kurikulum SD 1968; setelah itu berubah menjadi pengajaran IPS dalam kurikulum PPSP. 1973; terus berubah menjadi pengajaran IPS dan PMP dalam Kurikulum 1975 dan 1984, dan pada akhirnya muncul mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan pengajaran IPS terpadu di SD, yang terkonfederasi di SUP, dan yang terpisah di SMU atas dasar kurikulum.

Sebagai konsekuensi logis dari munculnya PIPS dalam dunia persekolahan di IKIP/STKIP dikembangkan program pendidikan guru IPS, yakni yang dibina di FPIPS/JPIPS yang didalam kurikulumnya memuat konsep pendidikan disiplin IPS (PDIPS) pada tingkat sarjana, magister dan doktor pendidikan.

Secara konseptual PDIPS merupakan suatu sistem pengetahuan terpadu atau Integrated Knowledge System yang bersumber dan bertolak dari ilmu-ilmu sosial, ilmu pendidikan, ilmu lainnya sebagai Extractive Knowledge, dan masalah-masalah sosial sebagai latar operasional; di organisasikan secara ilmiah dan psikopedagogis. Dalam konteks agama dan pancasila sebagai Intraceptive Knowledge. PDIPS secara konseptual mencakup studi mengenai PIPS persekolahan. Oleh karena itu, antara PDIPS dan PIPS terdapat jalinan yang erat dalam pola interaksi yang dinamis.

Untuk mengembangkan PDIPS sebagai suatu sistem terpadu,  perlu diupayakan pengembangan sinergi akademis dan pedagogis dari seluruh komponen edukatif PIPS dan komponen akademis dan pedagogis PDIPS pada FPIPS dan JPIPS serta PPS IKIP/dan penelitian semua komponen PIPS dan PDIPS.

PDIPS sebagai suatu sistem pengetahuan terpadu yang perlu dikaji secara terus-menerus melalui beberapa upaya penelitian, pengembangan dan penerapan (Research, Development, and Diffusion) yang melibatkan para pakar dan praktisi dalam bidang PIPS dan PDIPS. Dengan demikian, PDIPS dapat berkembang memenuhi tuntutan sebagai suatu disiplin.

Jika artikel ini kurang jelas atau mungkin masih ada pertanyaan yang perlu di tanyakan, anda bisa memberikan pertanyaan pada kolom komentar yang terdapat pada akhir artikel ini. Untuk mudah mendapatkan notifikasi terkait artikel pada situs www.situsartikel92.com. Silahkan klik tombol ikuti pada bagian kanan atas dari artikel ini. Karena akan menyajikan berbagai artikel yang menarik.

Read More

Rangkuman Modul 1 : Hakikat dan Karakteristik Mata Kuliah Konsep Dasar IPS

Situsartikel92.com, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin bidang akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Dalam kerangka kerja pengkajiannya Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) menggunakan bidang-bidang keilmuan yang termasuk bidang-bidang ilmu sosial.

Kerangka kerja Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tidak menekankan pada bidang teoritis, tetapi lebih kepada bidang-bidang praktis dalam mempelajari gejala dan masalah-masalah sosial yang terdapat di lingkungan masyarakat. Studi Sosial tidak terlalu akademis-teoritis, namun merupakan satu pengetahuan praktis yang dapat diajarkan pada tingkat persekolahan, yaitu mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi. 

Demikian pula pendekatan yang digunakan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sangat berbeda dengan pendekatan yang biasa digunakan dalam Ilmu Sosial. Pendekatan Ilmu Pengetahuan Sosial bersifat Interdisipliner atau bersifat Multidisipliner dengan menggunakan berbagai bidang keilmuan, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam Ilmu sosial (Social Sciences) bersifat disipliner dari bidang ilmunya masing-masing. 

Demikian pula pada tingkat dan taraf yang lebih rendah pendekatan Studi Sosial lebih bersifat multi dimensional, yaitu meninjau satu gejala atau masalah sosial dari berbagai dimensi atau aspek kehidupan.

Bidang studi IPS, pada hakikatnya merupakan perpaduan pengetahuan sosial. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) intinya merupakan perpaduan antara geografi dan sejarah. Untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) intinya merupakan perpaduan antara geografi, sejarah dan ekonomi koperasi. Sedangkan untuk Sekolah Lanjutan Tingkatan Atas (SLTA) intinya adalah perpaduan antara geografi, sejarah, ekonomi-koperasi dan Antropologi. 

Di tingkat Perguruan Tinggi, bidang studi IPS ini dikenal sebagai Studi Sosial. IPS atau Studi Sosial ini, merupakan perpaduan dari berbagai bidang keilmuan Ilmu Sosial. Studi Sosial memiliki perbedaan yang prinsipil dengan ilmu-ilmu sosial.

Proses pembelajaran pendidikan IPS dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat usia peserta didik masing-masing. Misalnya, masyarakat yang menjadi objek formal pembelajaran dimulai dari keluarga, para tetangga, kampung, desa kecamatan, kabupaten, provinsi dan seterusnya, sedangkan yang menjadi objek materialnya, meliputi aspek-aspek kehidupan sosial ekonomi, budaya, sejarah,geografi, politik, tata negara dan lainnya. 

Penentuan bobot luas dan kedalaman materi aspek-aspek tersebut secara bertahap disesuaikan dengan perkembangan sikap dan kemampuan peserta didik. Ragam pembelajarannya pun harus di sesuaikan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan. 

Secara formal, proses pembelajaran dan membelajarkan itu terjadi di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Namun, sesuai dengan kenyataan keseharian yang mereka temui dan lakukan sehingga peserta didik tersebut di belajarkan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Baik di lingkungan keluarga, dan lingkungan yang lebih luas sekitar mereka.

Ruang lingkup IPS tidak lain adalah kehidupan sosial manusia di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat inilah yang menjadi sumber utama IPS. Aspek kehidupan sosial apa pun yang kita pelajari, apakah itu hubungan sosial, ekonomi, budaya, kejiwaan, sejarah, geografi ataukah itu politik, bersumber dari masyarakat sebagai contoh, secara langsung kita mengamati, mempelajari, bahkan mengalami aspek kehidupan sosial yang kita sebut ekonomi, tidak terlepas dari masyarakat. 

Ataupun dengan perkataan lain, aspek ekonomi ini bersumber dari masyarakat. Pemenuhan kebutuhan pokok, hubungan kegiatan ekonomi, seperti pedagang, proses produksi,semuanya terjadi di masyarakat, dengan demikian, masyarakat ini menjadi sumber materi IPS.

Sebagai program pendidikan IPS yang layak harus mampu memberikan berbagai pengertian yang mendasar, serta mengembangkan sikap moral yang dibutuhkan agar peserta didik menjadi warga masyarakat yang berguna, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Ketiga aspek yang dikaji dalam proses pendidikan Ilmu Pengetahuan sosial (memberikan berbagai pengertian yang mendasar, melatih berbagai keterampilan, serta mengembangkan sikap moral yang dibutuhkan) merupakan karakteristik IPS sendiri.

Nu’man Somantri, yang dikutip oleh Daldjoeni (1981) menyatakan bahwa pembaharuan pembelajaran IPS sebenarnya masih dalam proses yang penuh berisi berbagai eksperimen. Adapun ciri-ciri yang kedapatan didalamnya memuat rincian sebagai berikut.

Bahan pelajarannya akan lebih banyak memperhatikan minat para siswa, masalah-masalah sosial dekat, keterampilan berpikir (khususnya tentang menyelidiki sesuatu), serta pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan alam.

Program studi IPS akan mencerminkan berbagai kegiatan dasar dari manusia. Organisasi kurikulum IPS akan bervariasi dari susunan yang Integreted (terpadu), correlated (berhubungan) sampai yang seperated (terpisah).

Susunan bahan pembelajaran akan bervariasi dari pendekatan kewarganegaraan, fungsional, humanistis sampai yang struktural.

Kelas pengajaran IPS akan dijadikan laboraturium demokrasi.

Evaluasinya tak hanya akan mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor saja, tetapi juga mencobakan mengembangkan apa yang disebut democratic quotient dan citizenship quotient.

Unsur-unsur sosiologi dan pengetahuan sosial lainnya akan melengkapi program pembelajaran IPS, demikian pula unsur-unsur science, teknologi, matematika, dan agama akan ikut memperkaya bahan pembelajarannya.

Pemilihan atau seleksi konsep-konsep ilmu-ilmu sosial guna pengembangan materi pembelajaran IPS sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada tingkat yang berbeda tidaklah mudah, namun harus didasarkan pada prinsip, seperti yang dikemukakan oleh Buchori Alma dan Harlasgunawan (1987) yang menyatakan prinsip-prinsip tersebut, antara lain berikut ini.

a. Keperluan

Konsep yang akan diajarkan harus konsep yang diperlukan oleh peserta didik dalam memahami “dunia” sekitarnya. Oleh sebab itu, lingkungan hidup yang berbeda harus memerlukan konsep yang berlainan pula.

b. Ketepatan

Perumusan yang akan diajarkan harus tepat sehingga tidak memberi peluan bagi penafsiran yang salah (salah konsep).

c. Mudah dipelajari

Konsep yang diperoleh harus dapat disajikan dengan mudah. Fakta dan contohnya harus terdapat dilingkungan hidup peserta didik serta sudah dikenal oleh para peserta didik tersebut.

d. Kegunaan

Konsep yang akan diajarkan hendaknya benar-benar berguna bagi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara Indonesia pada umumnya serta masyarakat di lingkungan dimana ia hidup bersama dalam keluarga serta masyarakat terdekat pada khususnya.

Evaluasi pembelajaran IPS yang berkesinambungan, sebaiknya dilakukan terus-menerus sesuai dengan keterlaksanaan proses pembelajarannya. Evaluasi semacam ini merupakan barometer atau pengecekan apakah proses yang berlangsung itu dapat diikuti dan dipahami oleh peserta didik dan seberapa besar penguasaan atau pemahaman peserta didik. 

Apakah target yang telah ditetapkan atau kompetensi yang telah ditetapkan sudah dapat dicapai. Evaluasi semacam ini biasa kita sebut sebagai evaluasi formatif, sedangkan evaluasi yang merupakan kulminasi tadi, merupakan penilaian keberhasilan dari seluruh rangkaian proses kegiatan pembelajaran atau biasa kita sebut dengan evaluasi sumatif.

Jika artikel ini kurang jelas atau mungkin masih ada pertanyaan yang perlu di tanyakan, anda bisa memberikan pertanyaan pada kolom komentar yang terdapat pada akhir artikel ini. Untuk mudah mendapatkan notifikasi terkait artikel pada situs www.situsartikel92.com. Silahkan klik tombol ikuti pada bagian kanan atas dari artikel ini. Karena akan menyajikan berbagai artikel yang menarik.

Read More

SEJARAH PERKEMBANGAN IPS

Sejarah Perkembangan  IPS Secara Umum

Secara umum perkembangan Social studies sebagai suatu bidang kajian telah dibahas. Melukiskan bagaimana Social Studies pada dunia persekolahan telah menjadi dasar ontologi dan suatu sistem pengetahuan yang terpadu, yang secara estimologi telah mengarungi suatu perjalanan pemikiran dalam kuung waktu 60 tahun lebih yang dimotori zdan diwadahi oleh NCSS sejak tahun 1935. Pemikiran mengenai Social Studies sebagaimana telah dibahas tercatat banyak mempengaruhi pemikiran dalam bidang itu di negara lain, termasuk pemikiran mengenai Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) di Indonesia.

Konsep Social Studies secara umum berkembang secara evolusioner di Amerika Serikat sejak tahun 1800-an, yang kemudian mengkristal menjadi domain pengkajian akademik pada tahun 1900-an, antara lain dengan berdirinya National Council for the social studies (NCSS) pada tahun 1935 Pilar Akademik pertam muncul dalam pertemuan pertama MCSS pada tahun 1935, berupa kesepakatan untuk menempatkan Social Studies sebagai Core Curriculum dan pada tahun 1937 berupa kesepakatan mengenai pengertian Social Studies yang berawal dari pandangan Edgar Bruce Wesley, yakni The Social Studies Are The Social Science Simplified For Pedagogical Purposes.

Dari penelusuran historis epistomologis, tercatat bahwa dalam kurun waktu 40 tahunan sejak tahun 1935 bidang studi Social Studies mengalami perkembangan yang ditandai dengan ketakmenentuan, ketakkeputusan, ketidakbersatuan, dan ketakmajuan. Antara tahun 1940-1950 Social Studies mendapat serangan dari berbagai sudut; tahun 1960-1970-an timbulnya tarik-menarik antara pendukung gerakan The New Social Studies yang memotori oleh para sejarawan dan ahli-ahli ilmu sosial dengan gerakan Social Studies yang menekankan pada Citizenship Education. Para pendukung gerakan “The New Social Studies” kemudian mendirikan Social Science Education Consoritium (SSEC). Sedangkan NCSS terus mengembangkan gerakan Social Studies yang terpusat pada Citizenship Education.

Sejarah Perkembangan IPS di Indonesia

Di Indonesia Pendidikan IPS dalam dunia persekolahan berkembang juga secara evolusioner sejak tahun 1967 dengan munculnya gagasan pengajaran IPS; kemudian muncul pengajaran IPS ala Pendidikan Kewarganegara menurut kurikulum SD 1968; setelah itu berubah menjadi pengajaran IPS dalam kurikulum PPSP. 1973; terus berubah menjadi pengajaran IPS dan PMP dalam Kurikulum 1975 dan 1984, dan pada akhirnya muncul mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan pengajaran IPS terpadu di SD, yang terkonfederasi di SUP, dan yang terpisah di SMU atas dasar kurikulum.

Sebagai konsekuensi logis dari munculnya PIPS dalam dunia persekolahan di IKIP/STKIP dikembangkan program pendidikan guru IPS, yakni yang dibina di FPIPS/JPIPS yang didalam kurikulumnya memuat konsep pendidikan disiplin IPS (PDIPS) pada tingkat sarjana, magister dan doktor pendidikan.

Secara konseptual PDIPS merupakan suatu sistem pengetahuan terpadu atau Integrated Knowledge System yang bersumber dan bertolak dari ilmu-ilmu sosial, ilmu pendidikan, ilmu lainnya sebagai Extractive Knowledge, dan masalah-masalah sosial sebagai latar operasional; diorganisasikan secara ilmiah dan psikopedagogis. Dalam konteks agama dan pancasila sebagai Intraceptive Knowledge. PDIPS secara konseptual mencakup studi mengenai PIPS persekolahan. Oleh karena itu, antara PDIPS dan PIPS terdapat jalinan yang erat dalam pola interaksi yang dinamis.

Untuk mengembangkan PDIPS sebagai suatu sistem terpadu,  perlu diupayakan pengembangan sinergi akademis dan pedagogis dari seluruh komponen edukatif PIPS dan komponen akademis dan pedagogis PDIPS pada FPIPS dan JPIPS serta PPS IKIP/dan penelitian semua komponen PIPS dan PDIPS.

PDIPS sebagai suatu sistem pengetahuan terpadu yang perlu dikaji secara terus-menerus melalui beberapa upaya penelitian, pengembangan dan penerapan (Research, Development, and Diffusion) yang melibatkan para pakar dan praktisi dalam bidang PIPS dan PDIPS. Dengan demikian, PDIPS dapat berkembang memenuhi tuntutan sebagai suatu disiplin.

Terima Kasih

Penulis

Admin

Read More