LATIHAN KONSEP DASAR IPA SD

KONSEP DASAR IPA SD

LATIHAN 1

Virus

Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dan memanfaatkan sel makhluk hidup. Virus dianggap sebagai makhluk hidup karena memiliki bahan Genetik ( DNA atau RNA ) yang mengendalikan semua aktivitas makhluk hidup. Dengan kata lain, persyaratan utama untuk dikatakan makhluk hidup adalah keberadaan bahan genetik, dan virus memenuhi persyaratan tersebut. Dengan adanya bahan genetik yang dimiliki virus, sehingga virus dapat mengalami Proliferasi (pertumbuhan atau perkembangbiakan secara cepat untuk menghasilkan jaringan baru, bagian, sel atau keturunan) seperti makhluk hidup. Virus mempunyai Prose Replikasi (reproduksi) melalui dua cara yaitu Daur Litik dan Daur Lisogenik.

Perbedaan Tumbuhan dan Hewan

⌘ Bernapas

a. Pada Tumbuhan

• Tidak memiliki alat pernapasan khusus
• Mengambil dan mengeluarkan gas secara pasif

b. Pada Hewan

• Umumnya memiliki alat pernapasan khusus
• Mengambil dan mengeluarkan gas secara aktif

⌘ Memerlukan Makanan dan Air

a. Pada Tumbuhan

• Dapat menyusun sendiri makanannya, makanan yang diperoleh dari zat-zat sederhana yang ada dilingkungannya.
• Makanan diambil dalam bentuk gas dan cair.

b. Pada Hewan

• Makanan diambil dengan memakan makhluk hidup lain.
• Makanan diambil dalam bentuk padat dan cair.

⌘ Tumbuh dan Berkembang

a. Pada Tumbuhan

• Proses pertumbuhannya berlangsung selama hidupnya, dan terdapat daerah tumbuh tertentu.
• Umumnya bentuk tubuh menyebar dan bercabang, dan jumlah tubuh tak tentu.

b. Pada Hewan

• Proses pertumbuhannya terjadi pada masa tertentu, dan serentak pada seluruh tubuhnya.
• Bentuk tubuh tertentu, dan jumlah bagian tubuh tertentu.

⌘ Berkembangbiak

a. Pada Tumbuhan

• Proses pembuahan terjadi didalam alat perkembangbiakan betina.
• Jumlah anak banyak dan tidak dipelihara atau dilindungi oleh induk.

b. Pada Hewan

• Proses pembuahan dapat terjadi didalam tubuh dan diluar tubuh sang induk.
• Umumnya jumlah anak terbatas, dipelihara dan dilindungi oleh induknya

⌘ Menerima dan Memberi Tanggapan terhadap Rangsang

a. Pada Tumbuhan

• Reaksi terhadap rangsang lambat, terbatas dan lebih pasif.
• Proses menerima rangsang umumya menetap atau bergerak sebagian tubuh.

b. Pada Hewan

• Reaksi terhadap rangsang sangat cepat, simultan dan aktif.
• Proses menerima rangsang dapat berpindah tempat.

3. Cara memperbanyak tanaman

a. Dengan Biji contoh tanamannya Belimbing

Caranya :

1) Persyaratan Benih Belimbing

1. Teknologi produksi bibit unggul belimbing harus selalu menggunakan pohon induk unggul atau pembiakan secara vegetatif (cangkok, okulasi, enten, & susuan). Pembiakan secara generatif dgn biji tidak dianjurkan, karena hampir selalu memberikan keturunan berbeda dgn induknya (segregasi genetis). Oleh karena itu, pembiakan generatif (biji) hanya dimaksudkan utk menghasilkan bibit batang bawah (onderstam) yg kelak digunakan pd perbanyakan vegetatif.

2) Penyiapan Benih

1. Pilih buah belimbing yg sudah matang dipohon & keadaannya sehat serta berasal dari varietas unggul nasional ataupun lokal.
2. Ambil (keluarkan) biji dari buah dgn cara membelahnya, kemudian tampung dlm suatu wadah.
3. Cuci biji belimbing dgn air bersih hingga bebas dari lendirnya.
4. Keringanginkan biji belimbing ditempat teduh & kering hingga kadar airnya berkisar antara 12–14 %.
5. Simpan biji belimbing dalam suatu wadah tertutup rapat & berwarna, atau langsung disemai di persemaian.

3) Teknik Penyemaian Benih

Penyiapan lahan persemaian meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Tentukan areal utk lahan persemaian di tempat yg strategis & tanahnya subur.
2. Olah tanahnya cukup dlm antara 30-40 cm hingga gembur, kemudian dikering-anginkan selama ± 15 hari.
3. Buat bedgn selebar 100-120 cm, tinggi 30 cm & panjangnya tergantung keadaan lahan. Arah bedgn sebaiknya membujur posisi Utara-Selatan.
4. Tambahkan pupuk kandang yg matang & halus sebanyak 2 kg/m2 luas bedgn sambil dicampurkan dgn tanah atas secara merata, kemudian rapikan bedgn dgn alat bantu papan kayu atau bambu ataupun cangkul.
5. Tancapkan tiang-tiang bambu di sisi Timur bedgn setinggi 100-150 cm & di sisi Barat 75-100 cm, kemudian pasang pula palang-palang dari bilah bambu sambil diikat.
6. Pasang atap persemaian dari dedaunan atau lembar plastik bening yg transparan, sehingga bedengan persemaian lengkap dgn atapnya siap disemai biji belimbing.

Cara menyemai biji belimbing adalah sebagai berikut:

1. Rendam biji belimbing dlm air dingin atau hangat kuku (55-60 derajat C) selama 30 menit atau lebih.
2. Kecambahkan biji belimbing dgn cara disimpan dlm gulungan kain basah di tempat yg lembab selama beberapa waktu.
3. Semai biji belimbing yg tlah berkecambah pd lahan pesemaian. Caranya adalah biji disebar di sepanjang garitan atau alur-alur dangkal pd jarak antar alur sekitar 10-15 cm, kemudian tutup dgn tanah tipis.
4. Biarkan kecambah tumbuh & berkembang menjadi bibit muda.

4) Pemeliharaan Pembibitan/Penyemaian

Pemeliharaan bibit selama di pesemaian dilakukan dgn tahapan sebagai berikut :

1. Penyiraman (pengairan) secara kontinyu 1-2 kali sehari atau tergantung keadaan cuaca.

2. Pemupukan dgn pupuk Nitrogen (Urea, ZA) ataupun NPK yg dilarutkan dlm air dgn dosis 10 gram/10 liter utk disiramkan pd media pesemaian setiap 3 bulan sekali. Pendederan bibit pd umur 6–8 bulan dari pesemaian ke dlm polibag atau keranjang atau lahan yg tlah diisi media campuran tanah dgn pupuk kandang.

b. Dengan Okulasi contoh tanamannya Rambutan

Caranya :

1. PEMBUATAN DAN PENGAMBILAN ENTRYS:

a. Pembuatan entrys/Frame dengan maksud untuk memper oleh mata sebanyak mungkin. Yang diambil mata perisai;

-  Mata pada daun rudimenter (3 - 5 bh).

- Mata pada ketiak daun ( 10 harj sebelum dipergunakan tangkai daun dipotong ) untuk mempercepat tangkai daun gugur.

b. Umur entrys (5-8 minggu) daun sudah berwarna hijau, lemas dan berkembang penuh pada payung pertama.

c. Pada entrys yang baik, inilah kunci keberhasilan pelaksanaan Green Budding. Mata entrys hijau yang dipergunakan, umurnya 5-8 minggu. Mata entrys yang terletak pada payung ke 10 yang berwarna hijau, umurnya tidak selalu sama 5-8 minggu. Jelas pada patung pertamalah yang entrys berumur 5-8 minggu dan jika sudah/ akan membentuk payung kedua tidak dapat lagi digunakan entrys walaupun yang dipakai mata-mata yang ada payung pertama.

d. Oleh sebab itulah pembuatan Entrys diutamakan untuk Green Budding agar memperoleh umur Entrys yang diperlukan, juga mungkin ada hubungannya dengan daya lekat dan tumbuh dari mata Entrys yang diperoleh. Karena terbatasnya mata Entrys yang diperoleh (mata rudimenter) maka sepuluh hari sebelum diambil batang Entrys-nya tangkai-tangkai daun dipotong agar mempercepat tangkai daun yang gugur, sehingga diperoleh mata ketiak daun yang dapat dipergunakan sebagai mata Entrys.

2. PEMBUATAN OKULASI:

a. Paling utama diperhatikan pelaksanaan Green Budding harus lebih cepat dilakukan dari Okulasi Brown Budding sebabnya, antara lain; lendirnya entrys lebih sedikit dari mata entrys Brown Budding.

b. Disamping itu pekerjaan okulasi pada umumnya harus bersih dan teliti.

c. Entrys disimpan dalam ember plastik yang berisi air ± 2,5 cm.

Caranya tidak berbeda dengan cara okulasi Brown Budding sbb. :

1. Batang bawah yang akan diokulasi dibersihkan dari tanah dan kotoran yang menempel dibatang dengan lap.

2. Batang bawah 5 cm. diatas lebar akar disayat dibuat jendela ( membuka dari atas kebawah) dengan ukuran panjang 5 cm, lebar0,7 cm.

3. Mengambil mata ukuran panjang 3-4 cm, lebar 0,4 - 0,7 cm, cambium mata maupun batang bawah jangan terpegang dan kotor.

4. Jendela pada batang bawah dibuka yang sebelumnya disayat lebih dahulu agar getahnya dapat keluar dari bekas sayatan dan. dibersihkan.

5. Mata tempelan diletakkan/dimasukkan ke-dalam jendela yang telah dibuka, sesuai dengan keadaan mata (tidak terbalik).

6. Pembalutan dengan pita plastik atau tali gedebok pisang mulai dari atas kebawah, kemudian naik keatas lagi, lalu diikat pada bagian atas,

7. Setelah 20 hari diperiksa, okulasi jadi dipotong batang bawahnya 7 - 10 cm. diatas mata tempelan.

3. PENANAMAN DILAPANGAN (Transplanting).

Untuk penanaman di lapangan yang berasal dari okulasi hijau dipersemaian ditempuh macam-macam cara:

1. Dianjurkan secara Stump tinggi okulasi umur 2 tahun tinggi 3 meter.

2. Okulasi yang telah membengkak dipindahkan kekeranjang secara putaran setelah tumbuh 2-3 payung berkembang penuh ditanam dilapangan.

3. Jika keadaan terpaksa Stump mata tidur atau Stump mata yang.hampir membengkak dengan akar yang diusahakan banyak yang utuh dipindahkan kelapangan. Stump yang sudah dicabut jangan terlalu lama tidak ditanam, dan diletakkan ditempat yang teduh.

c. Dengan Cangkok contohnya tanamannya Mangga

Caranya :

1. Pilih dahan tanaman yang bergaris tengah kira-kira 2 cm. Panjang dahan kira-kira 100 cm dan dahan tumbuh tegak.

2. Sayatlah kulit cabang secara melingkar sepanjang 3-5 cm. Kulit cabang yang disayat sebaiknya berada tepat di bawah kuncup daun.

3. Keratlah kulit dahan itu dengan ujung pisau. Kikislah kambium yang mungkin masih melekat pada bagian kayu, buang lendir yang membasahinya.

4. Keringkan bagian dahan yang telah dikupas dengan membiarkannya selama 2-5 hari.

5. Bungkuslah dahan yang telah terkelupas dengan plastik, ijuk, atau sabut. Ikatlah bagian bawah lembaran pembungkus kira-kira 6 cm di bawah sayatan.

6. Masukkan tanah basah yang telah dicampur pupuk kandang ke dalam pembungkus itu.

7. Rapikan sehingga dahan yang terkelupas itu tertutup tanah seluruhnya. Ikatlah bagian atas lembaran pembungkus.

8. Jagalah tanah pada bagaian yang dicangkok agar tetap lembap. Siramlah tanah secara teratur (pagi & sore), terutama jika tidak hujan. Untuk menyiram tanah itu, bukalah ikatan atas sementara.

9. Amatilah keadaan dahan yang dicangkok saat anda menyiramnya.

10. Pertumbuhan akar yang sempurna membutuhkan waktu berbulan-bulan. Jika akar tumbuh sempurna, potonglah dahan tesebut dengan gergaji tepat di bawah pembungkus cangkokan.

11. Jangan langsung menanam cangkokan ini di kebun(tanah terbuka). Cangkokan itu lebih baik disemaikan dahulu. Untuk itu, isilah polybag dengan campuran tanah gembur dan pupuk kandang. Buatlah lubang pada bagian bawah polybag, kira-kira berdiameter 2 cm.

12. Tanamlah cangkokan di wadah persemaian (polybag) ini. Letakkan di tempat yang agak teduh. Waktu yang dibutuhkan untuk penyemaian kira-kira 3 bulan.

13. Setelah itu semaian dapat dipindahkan ke tempat yang lebih banyak mendapat cahaya matahari.

14. Akhirnya hasil semaian (cangkokan) dapat ditanam di tanah terbuka. Untuk itu, buatlah lubang sebesar ukuran semaian polybag. Tanamlah cangkokan bersama dengan tanah semaiannya.

 

TUGAS KULIAH

KONSEP DASAR IPA SD

LATIHAN 2

1. Terbentuknya suatu ekosistem disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, diantaranya adalah faktor biotik yaitu jenis-jenis makhluk hidup yang berada didalamnya dan faktor abiotik adalah faktor fisik yaitu iklim, cuaca, suhu, air, tanah, udara, kelembaban dan kimia (kadar garam, tingkat keasaman dan kandungan mineral. Selain itu, letak geografis juga merupakan salah satu faktor yang menimbulkan berbagai bentuk ekosistem. Diantaranya perbedaan letak geografis menyebabkan perbedaan iklim, cuaca, suhu, dll.

2. Menurut pendapat saya, entog dan itik tidak dapat dikatakan dalam satu jenis karena keturunan yang dihasilkan steril (mandul), Begitu juga dengan kuda dan keledai. Perlu kita ketahui bahwa pengetian jenis ialah suatu satuan organisme yang dapat dikenal dari bentuk atau penampilannya. Dan mampu melakukan perkawinan secara bebas dengan jenis yang sama tetapi tidak dapat melakukan perkawinan dengan jenis yang lain. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian kandungan genetik yang ada pada diri setiap individu dalam populasinya. Kandungan genetik ini yang akan mengatur sifat-sifat kebakaan dengan lingkungan tempat hidupnya.

3. Dalam suatu jenis mempunyai susunan faktor genetik yang tidak sama dengan susunan genetik individu yang lain meskipun dalam jenis yang sama. Ada beberapa hal yang menentukan diantaranya faktor genetiknya, dapat dilihat dari sifat luarnya pada masing-masing makhluk hidup. Jika faktor genetiknya berbeda maka sifat luarnya pun akan berbeda. Begitu juga dengan keadaan lingkungannya. Jika dua individu hidup di lingkungan yang berbeda akan sangat berpengaruh pada sifat luar dari masing-masing individu. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa kembar identik tidak dapat terjadi karena di pengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan atau perpaduan dari keduannya.

4. Karena komponen genetik (kromoson) jenis yang berbeda akan menyebabkan perbedaan pula. perbedaan ini terjadi dikarenakan factor lingkungan tempat hidupnya. Jika lingkungan tempat hidupnya berubah, pasti akan terjadi proses penyesuaian baru pada jenis yang bersangkutan Dalam skala waktu yang panjang. Besar kemungkinan jenis yang mengalami penyesuaian ini akan berevolusi dan membentuk jenis-jenis baru, dengan demikian akan menambah keanekaragaman jenis atau punah karena tidak dapat

Read More

Jawaban Latihan Modul 1 KB 1 Mata Kuliah Konsep Dasar IPS

Jawaban

1. Definisi IPS adalah suatu penyederhanaan dan penyaringan terhadap ilmu-ilmu sosial, yang penyajiannya di sekolah di sesuaikan dengan kemampuan guru dan daya tangkap peserta didik. Selain itu, IPS adalah suatu bidang keilmuan atau disiplin bidang akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. IPS juga merupakan bidang studi dimana ruang lingkupnya cukup luas.

2. Perbedaan penyajian IPS pada tingkat dan jenjang adalah pada tingkat Sekolah IPS lebih bersifat multidimensional, yaitu meninjau suatu gejala atau masalah sosial dari berbagai dimensi atau aspek kehidupan. Sedangkan pada jenjang perguruan tinggi IPS lebih dikenal sebagai studi sosial. IPS atau studi sosial ini merupakan perpaduan dari berbagai bidang keilmuan ilmu sosial. Selain itu, studi sosial memiliki perbedaan yang prinsipil dengan ilmu-ilmu sosial.

3. Nilai-nilai yang perlu dikembangkan adalah :

1. Nilai Edukatif

2. Nilai Praktis

3. Nilai Teoritis

4. Nilai Filsafat

5. Nilai Ketuhanan

4. Yang dimaksud berkembang dan kontinu melalui pendekatan yang konprehensif adalah berkembang adalah perkembangan tujuan pengajaran IPS sebagai tujuan jangka panjang, yang hanya mampu dicapai melalui pembaruan pendidikan IPS sesuai dengan perkembangang ilmu dan teknologi, serta pola modernisasi kehidupan masyarakat, serta perkembangan dunia internasional dengan globalisasinya. Sedangkan kontinu adalah perkembangan pembelajaran yang merupakan perpaduan dari beberapa bidang keilmuan ilmu sosial, dengan tujuan memenuhi ingatan pengetahuan para peserta didik dengan berbagai fakta dan materi.

5. Pembelajaran bertahap yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan sikap dan kemampuan peserta didik. Ragam pembelajarannya pun harus di sesuaikan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan secara formal, proses pembelajaran dan membelajarkan itu terjadi di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sedangkan pembelajaran berkesinambungan yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat usia peserta didik masing-masing. Misalnya, masyarakat yang menjadi objek formal pembelajaran di mulai dari keluarga, para tetangga, kempung, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan seterusnya. Sedangkan yang menjadi objek materialnya, meliputi aspek-aspek kehidupan sosial ekonomi, budaya, sejarah, geografi, politik, tata negara dan lainnya.

Jika artikel ini kurang jelas atau mungkin masih ada pertanyaan yang perlu di tanyakan, anda bisa memberikan pertanyaan pada kolom komentar yang terdapat pada akhir artikel ini. Untuk mudah mendapatkan notifikasi terkait artikel pada situs www.situsartikel92.com. Silahkan klik tombol ikuti pada bagian kanan atas dari artikel ini. Karena akan menyajikan berbagai artikel yang menarik.

Read More

PERSPEKTIF PENDIDIKAN

PERSPEKTIF PENDIDIKAN
LATIHAN

1. Karena sebagai bentuk perwujudan kelenturan atau fleksibilitas dan adaptabilitas sistem pendidikan terhadap kondisi sosiologis dan antropologis Indonesia. Secara sosiologis Indonesia merupakan masyarakat agraris dan maritim yang secara terus menerus mengalami transformasi menjadi masyarakat modern dengan cara memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dan secara antropologis Indonesia merupakan masyarakat multietnis dan multiras. Contohnya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) masing-masing Sekolah Dasar di berbagai tempat di seluruh tanah air dapat mengakomodasikan keunikan lingkungannya (perkotaan, perdesaan pertanian, perdesaan pantai dan sebagainya) dengan tetap merujuk pada standar nasional pendidikan.

2. Masih tepat, karena kurikulum KTSP merupakan bagian dari kurikulum Pendidikan Dasar, yang mempunyai tujuan yang khas yaitu mengembangkan kemampuan dasar anak SD. Selain itu, kurikulum KTSP adalah wahana operasional sistem pendidikan nasional. Dimana pemerintah pusat lebih banyak berperan sebagai penjamin mutu pendidikan secara makro dalam konteks perwujudan pendidikan nasional.

3. Ada, sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas secara fundamental berubah menjadi sebuah sistem pendidikan yang lebih desentralistik. Alasannya perubahan yang sangat mendasar dan pokok-pokok desentralisasi pendidikan tersebut dapat kita pahami dalam UU No. 32 Tahun 2006 tentang Pemerintah daerah beserta PP RI No. 38 Tahun 2007, sebagian besar urusan pendidikan telah didesentralisasikan ke pemerintah kabupaten/kota, sehingga perwujudan sistem pendidikan nasional kini berada pada situs satuan pendidikan dengan paradigma Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

4. Ideologi ini ternyata masih kita jumpai dalam instrumentasi dan praksis sistem pendidikan nasional setelah indonesia merdeka. Hal ini yang sangat penting adalah dengan tumbuhnya berbagai gerakan pendidikan pada masa perjuangan kemerdekaan, yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, tumbuh dan berkembang pula konsep dan dasar ideologi pendidikan yang walaupun berbeda dalam momenklaturnya dan konteks perwujudannya, tetapi kesemuanya mengarah pada satu tujuan adanya sistem pendidikan yang inheren dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara indonesia. Contohnya filsafat dan ideologi pendidikan taman siswa, Ing Madya Mangun Karsa, Ing Ngarsa Sung Tulada, dan Tut Wuri Handayani.

5. - Secara ideologis dan yuridis ditetapkan bahwa pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar pendidikan nasional.

· Maknanya adalah bahwa pendidikan nasional, termasuk didalamnya pendidikan SD/MI harus sepenuhnya didasarkan pada cita-cita, nilai, konsep dan moral yang terkandung dalam bagian dari alinea keempat pembukaan UUD 1945. Yakni Mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujutkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- Pendidikan di SD/MI bukan pendidikan sekuler tetapi pendidikan yang berjiwa pancasila.

· Maknanya adalah bahwa pendidikan SD/MI merupakan lingkungan pendidikan formal terdini untuk menapaki perjalanan mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut. Yakni usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

6. Masalah yang sering terjadi pada peserta didik adalah pada saat jam pelajaran berlangsung kebanyakan siswa berbicara dengan teman sebangkunya, hal ini akan mengganggu suasana belajar karena suara percakapan siswa tersebut. Solusinya adalah guru harus memberikan bimbingan khusus terhadap siswa yang bersangkutan dengan nasehat, caranya memanggil siswa yang bersangkutan kedepan dan berikan pengarahan yang sifatnya mendidik. Apabila arahan yang diberikan tidak bisa dilaksanakan atau didengarkan maka kita sebagai seorang pendidik harus menyelidiki tentang keadaan sosial kemasyarakatan siswa dilingkungan tempat tinggalnya. Teori yang sesuai dengan masalah dan penyelesaiannya diatas adalah Teori Humanistik adalah teori yang memanusiakan manusia dengan kata lain humanistik adalah manusia secara utuh dan menyeluruh.

 

 

TUGAS

TEKS FORMATIF

1. Perbedaan tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada UU No. 2 Tahun 1989 dengan UU No. 20 Tahun 2003 adalah :

- Tujuan pendidikan yang tercantum pada UU No. 2tahun 1989 bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi Luhur, memiliki pengetahuan dengan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

- Sedangkan tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada UU No. 20 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

2. Fungsi dan tujuan pendidikan sekolah dasar adalah :

Memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah.

3. Contoh mengembangkan/melatih kemampuan siswa dalam memecahkan masalah (problem Solving) adalah :

Anak merasakan ada masalah dengan basn sepedanya, ia berhenti lalu melihat bahwa ban sepedanya kempes. Dari pengelaman dia tahu bahwa ban kempes mungkin terjadi karena kurang angin, pentil tidak tertutup dengan baik, atau ada lubang kecil (bocor). Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, dia memeriksa ban sepedanya, dan akhirnya memilih cara yang paling layak untuk mengatasi masalah tersebut. Kemampuan ini sangat diperlukan dalam kehidupan, karena itu harus dikembangkan sejak SD.

4. Karakteristik pendidikan SD pada era orde baru adalah :

Dituangkan dalam pembangunan jangka panjang 25 tahun ke satu (PPI) untuk kurun waktu 1969/1970-1993/1994 yang dijabarkan dalam rencana pembangunan lima tahun (repelita I-V). Selama pelaksanaan repelita I sampai dengan Repelita V (1969/1970-1989/1990). Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional masih mengacu pada UU No. 4 tahun1950. Pembangunan sektor pendidikan terutama diarahkan pada perwujudan komitmen nasional bangsa indonesia terhadap pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dan tujuan akhir pendidikan. SD dimaksudkan sebagai pendidikan enam tahun untuk menampung yang telah lulus maupun yang tidak lulus pendidikan taman kanak-kanak. Yang karena menurut UU No. 2tahun 1989 pendidikan dasar merupakan jalur pendidikan sekolah yang mencakup pendidikan SD dan SMP.

5. Uraian secara singkat tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota :

Pemerintah pusat dalam hal ini Depdiknas menentukan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan. Pemerintah pusat berwenang untuk menetapkan standar kompetisi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional beserta pedoman pelaksanaannya. Selain menetapkan standar materi pelajaran pokok yang mencakup 10 komponen yang memungkinkan berlangsungnya pembelajaran secara efektif. Sedangkan tingkat pemerintahan kabupaten/kota mengelolah pendidikan dasar dan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Seperti dalam penyelenggaraannya PP No. 28 tahun1990 tentang pendidikan dasar menetapkan bahwa penyelenggaraan sekolah dasar menjadi tanggung jawab dua lembaga pasal 9 Bab VI PP. No. 28 tahun 1990 tentang pengelolaan yang mencantumkan 2 ayat yang berkaitan dengan tanggung jawab ini.

1. Pengadaan, pendayagunaan, dan pengembangan tenaga kependidikan kurikulum yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah tanggung jawab menteri.

2. Pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan gedung serta penyediaan tanah untuk sekolah dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan SD benar-benar menjadi tanggung jawab bersama antara Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dengan departemen dalam negeri dalam hal ini.

6. Tindakan yang harus dilakukan adalah :

3. Memeriksan isi buku dari sisi kesesuaiannya dengan tuntutan kurikulum serta aspek bahasa dan penyajian untuk melihat kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan anak SD. Ketentuan yang terkait dengan tindakan ini adalah standar isi dan standar kompetensi lulusan sedangkan teori yang mendukung tindakan ini adalah kedalaman, keluasan dan pengorganisasian materi, termasuk cara penyajiannya haruslah sesuai dengan kemampuan/perkembangan peserta didik.

4. - Kekuatan dan kelemahan sekolah inklusi adalah sekolah dasar inklusi ini berbaur anak biasa (normal) dengan anak luar biasa yang berawal dari gerakan pendidikan untuk semua (Education For All) yang di canangkan oleh Unesco. Gerakan ini menuntut agar semua anak dapat dididik di sekolah terdekat dari tempat tinggalnya di SD inklusi akan terjadi pembauran antara anak-anak biasa dengan anak-anak yang memerlukan pendidikan khusus karena mempunyai kelainan fisik atau mental. Sebagai konsekuensinya harus disediakan guru pembimbing khusus (GPK) yaitu guru yang mempunyai kompetensi membimbing anak-anak luar biasa.

- Kekuatan dan kelemahan sekolah rumah adalah sekolah rumah dengan layanan pendidikan yang secara sadar, teratur dan terarah di lakukan oleh orang tua/keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dimana proses belajar berlangsung secara kondusifdengan tujuan agar potensi anak yang unik dapat berkembang secara optimal. Selain itu, kelemahan sekolah rumah juga membatasi cara berinteraksi anak dengan teman dan lingkungan yang bersifat mengembangkan bakat dan minat anak dalam perkembangan pengetahuan anak. Pengembangan bakat anak ini sangat penting untuk dimiliki karena dengan pengembangan bakat anak kita dapat melihat potensi masing-masing anak dari berbagai segi yang ia gemari.

7. Karakteristik pendidikan SD pada era orde baru sesuai dengan normatif dan pelaksanaannya. Kesimpulannya adalah

Peningkatan Mutu Pendidikan adalah suatu cara untuk menggulangi pendidikan terkhusus pada karakteristik pendidikan SD karena pendidikan SD adalah pendidikan dasar dalam jenjang pendidikan jadi karakteristik pendidikan SD harus terpenuhi demi kelangsungan mutu pendidikan. Secara normatif karakteristik pandidikan SD sangat berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk pelaksanaannya lumayan memuaskan meskipun masih terdapat daerah-daerah yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah, selain itu untuk meningkatkan mutu pendidikan, karakteristik pendidikan SD harus terpenuhi terutama karakteristik khususnya.

Salah satunya adalah SD tempat kami mengajar merupakan SD tertua dan masih memiliki gedung yang dibangun dari kayu. Sangat mengganggu proses belajar mengajar karena kondisi bangunan yang kurang memungkinkan untuk siswa dan guru fokus untuk melakukan proses belajar dan mengajar.

8. Karena sebagai penjamin mutu pendidikan nasional, yang pengembangan dan pemantauannya di lakukan oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP). Oleh karena itu di perlukan standar nasional pendidikan yang mencakup : Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pendanaan, Standar Pengelolaan dan Pengawasan, dan Standar Sarana dan Prasarana. Agar kurikulum pendidikan dasar lebih fleksibeldan adaptif terhadap kehidupan masyarakat, sebagaimana dituntut oleh UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, diperlukan strategi pengembangan kurikulum yang bersifat sistemik atas dasar kajian komprehensif mengenai kebutuhan dan prospekkehidupan masyarakat indonesia dan tuntutan kehidupan global. Untuk terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berewibawa untuk memberdayakan semua warga negara indonesia yang berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah-ubah.

9. Hak dan kewajiban warga negara adalah dilaksanakan melalui sistem pendidikan yang dijamin secara konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 UU Sisdiknas 20/2003.

- Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu

- Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

- Warga negara didaerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

- Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

- Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Landasan hukum tersebut menberi jaminan terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang sesuai dengan karakteristik psikologis peserta didik dan pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat untuk semua warga negara.

Hak dan kewajiban orang tua dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan mempunyai hak dan kewajiban yang harus disinergiskan. Dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan bahwa orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya dan orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Sedangkan pasal 8 dan 9 dinyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawalan, dan evaluasi program pendidikan dan memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Hak dan kewajiban pemerintah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

10. Alasan pembaharuan sistem pendidikan nasional adalah :

1. Adanya perbedaan yang mendasar yang tercantum dalam UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan nasional lebih bersifat sentralistik maksudnya pendidikan yang ditandai dengan peran pemerintah pusat lebih besar. Dibandingkan dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih bersifat desentralistik maksudnya maksudnya pendidikan yang menekankan pada otonomi daerah, yang ditandai dengan peran pemerintah daerah (kabupaten/kota).

2. Adanya perbedaan Sistem pendidikan pada zaman hindia belanda yang menganut prinsip segregasi sosial dan deskriminasi dimana sistem ini menggolongkan pendidikan dengan cara mengelompokkan sesuai dengan ekonomi dari setiap peserta didiknya.

3. Perbedaan proses pembelajaran dan lama belajar tidak merata, yaitu pada zaman hindia belanda proses pembelajarannya berbeda dari satu sekolah dengan sekolah yang lain begitu pula dengan lama belajar bervariasi antara sekolah satu dengan sekolah yang lain.

Print PDF

Read More

Contoh Makalah Kesehatan Masyarakat

MAKALAH
KESEHATAN MASYARAKAT
“DAMPAK LIMBAH TERHADAP LINGKUNGAN”

 

 

 

OLEH

RIKSAN

NIM : 822575815

UNIVERSITAS TERBUKA

FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN S1 PGSD

NOVEMBER 2013

Read More

Contoh Makalah Penanggulangan Kemiskinan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu masalah di Indonesia sejak dulu hingga sekarang apalagi sejak terhempas dengan pukulan krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak tahun 1997. Kemiskinan sering kali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat komplek dan multidimensi. Rendahnya tingkat kehidupan yang sering sebagai alat ukur kemiskinan pada hakekatnya merupakan salah satu mata rantai dari munculnya lingkaran kemiskinan.

Sejak tahun 2002, sebuah tim yang terdiri dari para analis Indonesia dan manca negara, dibawah naungan Program Analisa Kemiskinan di Indonesia (INDOPOV) di kantor Bank Dunia Jakarta, telah mempelajari karakteristik kemiskinan di Indonesia. Mereka telah berusaha untuk mengidentifikasikan apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat dalam upaya

pengentasan kemiskinan, dan untuk memperjelas pilihan-pilihan apa saja yang tersedia untuk Pemerintah dan lembaga- lembaga non-pemerintah dalam upaya mereka untuk memperbaiki standar dan kualitas kehidupan masyarakat miskin

Makalah mencoba untuk menganalisa sifat multi-dimensi dari kemiskinan di Indonesia pada saat ini melalui pandangan baru yang didasarkan pada perubahan-perubahan penting yang terjadi di negeri ini selama satu dekade terakhir. Sebelum ini, Bank Dunia telah menyusun Kajian-Kajian Kemiskinan, yaitu pada tahun 1993 dan 2001, namun kajian-kajian tersebut tidak membahas masalah kemiskinan secara mendalam. Kajian ini memaparkan kekayaaan pengetahuan yang dimiliki oleh Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia dan penulis berharap bahwa kajian ini akan menjadi sumbangan penting untuk menghangatkan diskusi kebijakan yang ada dan, pada akhirnya akan membawa perubahan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya pengentasan kemiskinan.

Indonesia yang sekarang tentu saja sangat berbeda dari Indonesia satu dekade yang lalu. Maka bukan hal yang mengejutkan apabila strategi-strategi pengentasan kemiskinan telah berubah seiring dengan perubahan yang telah dialami oleh Indonesia oleh karena itu dibuatlah makalah yang berjudul “Pengentasan Kemiskinan” dan penulis sangat berharap bahwa kajian kemiskinan ini dapat menjadi sumbangan berarti dalam menghadapi berbagai tantangan.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam makalah ini penulis akan membahas tentang:

1. Apa pengertian kemiskinan?

2. Bagaimana cara mengukur kemiskinan?

3. Apa saja penyebab kemiskinan?

4. Bagaimana keadaan kemiskinan di Indonesia?

5. Apa saja yang harus diprioritaskan dalam pengentasan kemiskinan?

1.3 Tujuan Pembahasan

Tujuan makalah ini adalah:

1. Mengetahui pengertian kemiskinan

2. Mengetahui cara mengukur kemiskinan

3. Mengetahui penyebab kemiskinan

4. Mengetahui keadaan kemiskinan di Indonesia

5. Mengetahui apa saja yang harus diprioritaskan dalam pengentasan kemiskinan.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Kemiskinan

Menurut wikipedia Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Sedangkan Kepala Badan Pusat Statistik , Rusman Heriawan mengatakan seseorang dianggap miskin apabila dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kebutuhan hidup minimal itu adalah kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan dalam takaran 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan minimal non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan dan transportasi. "Jadi ada kebutuhan makanan dalam kalori dan kebutuhan non makanan dalam rupiah. Kalau rupiahnya yang terakhir adalah Rp 182.636 per orang per bulan," kata Rusman Heriawan kepada BBC. Dengan definisi itu, jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2008 mencapai sekitar 35.000.000 jiwa.

Angka itu merupakan hasil survei sosial ekonomi nasional, Susenas dengan sampel hanya 68.000 rumah tangga, padahal jumlah rumah tangga di Indonesia mencapai 55.000.000. Menurut ahli statistik dari Institut Teknologi Surabaya, Kresnayana Yahya, cara pandang pemerintah terhadap kemiskinan tidak mencerminkan realitas.

"Ada yang tidak diperhitungkan, perusak-perusak kalori. Orang merokok bisa enam sampai tujuh batang. Itu sebenarnya negatif. Dia bisa mengatakan belanjanya sekian, tetapi di dalamnya ada enam-tujuh batang rokok," kata Kresnayana Yahya.

B. Mengukur Kemiskinan

Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dengan batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $2/hari."Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001.Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.

C. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

1. penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
2. penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
3. penyebab sub-budaya ("subcultural"), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
4. penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
5. penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negera terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.

D. Kemiskinan Di Indonesia

Pengentasan kemiskinan tetap merupakan salah satu masalah yang paling mendesak di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari AS$2-per hari hampir sama dengan jumlah total penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari AS$2- per hari dari semua negara di kawasan Asia Timur kecuali Cina. Komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 yang disusun berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Di samping turut menandatangani Tujuan Pembangunan Milenium (atau Millennium Development Goals) untuk tahun 2015, dalam RPJM-nya pemerintah telah menyusun tujuan-tujuan pokok dalam pengentasan kemiskinan untuk tahun 2009, termasuk target ambisius untuk mengurangi angka kemiskinan dari 18,2 persen pada tahun 2002 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009. Walaupun angka kemiskinan nasional mendekati kondisi sebelum krisis, hal ini tetap berarti bahwa sekitar 40 juta orang saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Lagi pula, walaupun Indonesia sekarang merupakan negara berpenghasilan menengah, proporsi penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari AS$2-per hari sama dengan negara-negara berpenghasilan rendah di kawasan ini, misalnya Vietnam.

Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPP AS$1,55-per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong (miskin dari segi pendapatan) dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.

1. Banyak penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Angka kemiskinan nasional sejumlah besar penduduk yang hidup sedikit saja di atas garis kemiskinan nasional. Hampir 42 persen dari seluruh rakyat
2. Kemiskinan dari segi non-pendapatan adalah masalah yang lebih serius dibandingkan dari kemiskinan dari segi pendapatan. Bidang-bidang khusus yang patut diwaspadai adalah:
3. Angka gizi buruk (malnutrisi) yang tinggi dan bahkan meningkat pada tahun-tahun terakhir: seperempat anak di bawah usia lima tahun menderita gizi buruk di Indonesia, dengan angka gizi buruk tetap sama dalam tahun- tahun terakhir kendati telah terjadi penurunan angka kemiskinan.
4. Kesehatan ibu yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara di kawasan yang sama, angka kematian ibu di Indonesia adalah 307 (untuk 100.000 kelahiran hidup), tiga kali lebih besar dari Vietnam dan enam kali lebih besar dari Cina dan Malaysia hanya sekitar 72 persen persalinan dibantu oleh bidan terlatih.
5. Lemahnya hasil pendidikan. Angka melanjutkan dari sekolah dasar ke sekolah menengah masih rendah, khususnya di antara penduduk miskin: di antara kelompok umur 16-18 tahun pada kuintil termiskin, hanya 55 persen yang lulus SMP, sedangkan angka untuk kuintil terkaya adalah 89 persen untuk kohor yang sama.
6. Rendahnya akses terhadap air bersih, khususnya di antara penduduk miskin. Untuk kuintil paling rendah, hanya 48 persen yang memiliki akses air bersih di daerah pedesaan, sedangkan untuk perkotaan, 78 persen.
7. Akses terhadap sanitasi merupakan masalah sangat penting. Delapan puluh persen penduduk miskin di pedesaan dan 59 persen penduduk miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap tangki septik, sementara itu hanya kurang dari satu persen dari seluruh penduduk Indonesia yang terlayani oleh saluran pembuangan kotoran berpipa.
8. Perbedaan antar daerah yang besar di bidang kemiskinan. Keragaman antar daerah merupakan ciri khas Indonesia, di antaranya tercerminkan dengan adanya perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan, terdapat sekitar 57 persen dari orang miskin di Indonesia yang juga seringkali tidak memiliki akses terhadap pelayanan infrastruktur dasar hanya sekitar 50 persen masyarakat miskin di pedesaan mempunyai akses terhadap sumber air bersih, dibandingkan dengan 80 persen bagi masyarakat miskin di perkotaan. Tetapi yang penting, dengan melintasi kepulauan Indonesia yang sangat luas, akan ditemui perbedaan dalam kantong-kantong kemiskinan di dalam daerah itu sendiri.

E. Prioritias Untuk Pengentasan Kemiskinan

Strategi pengentasan kemiskinan yang efektif bagi Indonesia terdiri dari tiga komponen:

• Membuat Pertumbuhan Ekonomi Bermanfaat bagi Rakyat Miskin
• Membuat Layanan Sosial Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.
• Membuat Pengeluaran Pemerintah Bermanfaat bagi Rakyat Miskin

Sebagai kesimpulan, masalah kemiskinan Indonesia yang terus ada dan bersifat khas, digabung dengan prioritas pemerintah dan kemampuan fiskal untuk menanganinya, Indonesia saat ini berada dalam posisi untuk meraih kemajuan yang berarti dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Pertanyaannya adalah: dari mana semua harus dimulai? Berbagai tindakan

diperlukan di beberapa bidang untuk menangani empat butir penting dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia yaitu:

1. mengurangi kemiskinan dari segi pendapatan melalui pertumbuhan
2. memperkuat kemampuan sumber daya manusia
3. mengurangi tingkat kerentanan dan risiko di antara rumah tangga miskin.
4. memperkuat kerangka kelembagaan untuk melakukannya dan membuat kebijakan publik lebih memihak masyarakat miskin.

Mengingat ke-empat butir tersebut di atas, maka ada 16 tindakan berikut merupakan prioritas untuk dilakukan dengan segera. Ke 16 tindakan itu yaitu:

1. Hapuskan larangan impor beras.
2. Lakukan investasi di bidang pendidikan dengan fokus pada perbaikan akses dan keterjangkauan sekolah menengah serta pelatihan ketrampilan bagi masyarakat miskin, sambil terus meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah dasar.
3. Lakukan investasi di bidang kesehatan dengan fokus pada perbaikan mutu layanan kesehatan dasar (oleh pemerintah dan swasta) dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan.
4. Suatu upaya khusus diperlukan untuk menangani angka kematian ibu yang sangat tinggi di Indonesia.
5. Perbaiki mutu air bagi masyarakat miskin dengan menggunakan strategi berbeda antara daerah pedesaan dengan perkotaan.
6. Tangani krisis sanitasi yang dihadapi Indonesia dan masyarakat miskinnya.
7. Luncurkan program berskala besar untuk melakukan investasi pembangunan jalan desa.
8. Perluas (sampai tingkat nasional) pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (CDD) Indonesia yang sukses.
9. Pengembangan secara utuh sistem jaminan sosial komprehensif yang mampu menangani risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan hampir miskin.
10. Revitalisasi pertanian melalui investasi di bidang infrastruktur dan membangun kembali riset dan penyuluhan.
11. Memperlancar sertifikasi tanah dan memanfaatkan kembali tanah gundul dan tidak subur untuk penggunaan yang produktif.
12. Membuat peraturan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel.
13. Perluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan tingkatkan akses usaha mikro dan kecil ke pinjaman komersial.
14. Perbaiki fokus kepada kemiskinan dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional untuk penyediaan layanan.
15. Jalankan program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan.
16. Perkuat monitoring dan kajian terhadap program kemiskinan.

BAB III
KESIMPULAN

Masalah kemiskinan di manapun adalah masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan. Berikut ada 16 cara yang dapat dilakukan untuk mengentasakan kemiskinan tersebut yaitu:

1. Hapuskan larangan impor beras.
2. Lakukan investasi di bidang pendidikan dengan fokus pada perbaikan akses dan keterjangkauan sekolah menengah serta pelatihan ketrampilan bagi masyarakat miskin, sambil terus meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah dasar.
3. Lakukan investasi di bidang kesehatan dengan fokus pada perbaikan mutu layanan kesehatan dasar (oleh pemerintah dan swasta) dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan.
4. Suatu upaya khusus diperlukan untuk menangani angka kematian ibu yang sangat tinggi di Indonesia.
5. Perbaiki mutu air bagi masyarakat miskin dengan menggunakan strategi berbeda antara daerah pedesaan dengan perkotaan.
6. Tangani krisis sanitasi yang dihadapi Indonesia dan masyarakat miskinnya.
7. Luncurkan program berskala besar untuk melakukan investasi pembangunan jalan desa.
8. Perluas (sampai tingkat nasional) pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (CDD) Indonesia yang sukses.
9. Pengembangan secara utuh sistem jaminan sosial komprehensif yang mampu menangani risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan hampir miskin.
10. Revitalisasi pertanian melalui investasi di bidang infrastruktur dan membangun kembali riset dan penyuluhan.
11. Memperlancar sertifikasi tanah dan memanfaatkan kembali tanah gundul dan tidak subur untuk penggunaan yang produktif.
12. Membuat peraturan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel.
13. Perluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan tingkatkan akses usaha mikro dan kecil ke pinjaman komersial.
14. Perbaiki fokus kepada kemiskinan dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional untuk penyediaan layanan.
15. Jalankan program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan.
16. Perkuat monitoring dan kajian terhadap program kemiskinan.

BAB IV
STUDY KASUS

4.1 Banyak Program, Namun Kemiskinan Tetap Tinggi

Ketika program subsidi langsung tunai (SLT) berakhir, banyak yang menduga angka kemiskinan meningkat di 2007. Bank Dunia, misalnya, pada laporan World Bank East Asia Update yang dilansir November 2006, memperkirakan angka kemiskinan tahun depan akan meningkat setelah berakhirnya program SLT.

"Program Subsidi Tunai Bersyarat yang akan dimulai tahun depan akan terlalu kecil untuk meredam dampak berakhirnya SLT," kata laporan itu.

Kajian Tim Indonesia Bangkit lebih kritis lagi. Gabungan pengamat ekonomi di tim itu menilai angka kemiskinan pasti meningkat di tahun ini mengingat daya beli rakyat yang terus merosot. Lalu karena berakhirnya SLT, dan tak terkendalinya harga kebutuhan pokok seperti kenaikan harga beras dan minyak goreng serta banjir di beberapa daerah.

"Angka kemiskinan hanya akan turun dengan dua kemungkinan, melakukan perubahan dan rekayasa metodologi perhitungan. Kedua, melakukan perubahan atau pembersihan sampel data, yang merupakan cara yang sangat vulgar dan manipulatif serta sangat memalukan baik secara moral maupun intelektual," tutur pengamat ekonomi Imam Sugema. Namun, di luar dugaan angka kemiskinan justru turun 2,13 juta orang dari tahun lalu. Dengan perubahan garis kemiskinan dari Rp 151.997 per kapita per bulan menjadi Rp 166.697 per kapita per bulan. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi garis kemiskinan karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, kenaikan pendapatan masyarakat yang berada di garis kemiskinan itu meningkat dibandingkan kenaikan harga bahan pokok. Di samping itu, walau harga beras naik, namun diimbangi dengan digelontorkannya program beras bagi masyarakat miskin. BPS menilai walau pun SLT berakhir tetapi banyak penduduk miskin yang dapat menggunakan duit yang berasal dari SLT untuk bekerja informal. Terkait kemiskinan ini, analisa Bank Dunia menunjukkan, perbedaan antara orang miskin dan yang hampir miskin di Indonesia sangat kecil.

Kerentanan untuk jatuh miskin sangat tinggi di Indonesia. Bank Dunia menyebutkan, ada tiga ciri menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan yang setara dengan pendapatan perkapita US$ 1,55 per hari. Sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin, rentan terhadap kemiskinan.

Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan, tapi dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar. Serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia.

Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.

Sedangkan dana yang dikucurkan untuk program kemiskinan, dinilai tidak menyentuh langsung ke permasalahan kemiskinan. Anggaran kemiskinan sebesar Rp 54 triliun di 2007 dan Rp 62 triliun di 2008, menurut Imam Sugema, dari nilai Rp 54 triliun itu yang langsung bersentuhan dengan kemiskinan hanya Rp 5 triliun. Meski demikian, walau dari sisi statistik kemiskinan di Indonesia turun, tetapi kenyataannya, kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin di Indonesia masih tajam.

Besarnya jumlah penduduk miskin itu, karena masih besarnya angka pengangguran di Indonesia. Tidak terserapnya angkatan kerja, memang disebabkan lambatnya laju ekspansi sektor usaha. Data BPS menunjukkan, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2007 mencapai 108,13 juta orang atau bertambah 174 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2006 yang tercatat 106,39 juta. Dari penambahan angkatan kerja itu, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja pada Februari tahun ini mencapai 97,58 juta orang. Dengan begitu, jumlah pengangguran di Indonesia masih mencapai 10,55 juta orang hingga Februari 2007.

Bagaimana pun juga, jika pemerintah masih belum mampu menggerakkan sektor riil, maka pengangguran masih akan membengkak karena angkatan kerja terus bermunculan dan jumlah penduduk yang belum bisa diatasi seperti terlihat pada data periode Maret 2006 populasi penduduk sebesar 221,328 juta orang menjadi 224,177 juta orang di 2007.

Tugas berat bagi pemerintah saat ini maupun pemerintah yang selanjutnya memang mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Tentu kita mengharapkan, pemimpin-pemimpin negara ini tidak lagi terpecah-pecah dengan beragam keinginan partai melainkan menjadi satu untuk bersama-sama mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran ini.

4.2 Pemerintahan SBY-JK dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Oleh :Bawono Kumoro 10-Des-2008, 22:23:46 WIB [www.kabarindonesia.com]

KabarIndonesia - Peluang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memenangkan pemilihan presiden (pilpres) 2009 belum sepenuhnya aman. Peluang SBY untuk terpilih kembali akan aman bila kepuasan publik terhadap kinerjanya berada di atas 60%. Sebaliknya, SBY akan sangat mungkin dikalahkan jika kepuasan publik atas kinerja pemerintahannya berada di bawah 50%.

Demikian hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada tanggal 8-20 September 2008. Survei ini melibatkan 1.239 responden dengan toleransi kesalahan 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Sulit dipungkiri bahwa peluang SBY pada pilpres 2009 sangat bergantung pada kinerja pemerintahannya di bidang ekonomi, terutama soal pengentasan kemiskinan.

Dua Paradigma

Ada semacam kesepakatan luas, jika pengentasan kemiskinan menjadi motif utama dari kebijakan pembangunan, maka pengadaan dan peningkatan penghasilan orang miskin menjadi tujuan terpenting seluruh kegiatan. Namun, dalam kaitan itu, ada dua paradigma berbeda tentang cara pencapaiannya.

Pertama, keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah obat paling mujarab untuk mengentaskan kemiskinan karena akan menyerap banyak tenaga kerja. Namun, realitas empiris menunjukkan hal yang sebaliknya. Hal itu tak lain disebabkan oleh maraknya cara berproduksi padat modal dan hemat tenaga kerja.

Kedua, keyakinan bahwa orang miskin harus dibantu untuk mendapatkan penghasilan. Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) pun diyakini sebagai sendi utama perekonomian rakyat. Asumsinya ialah ketika persamaan kesempatan dengan usaha padat modal tersedia, maka usaha kecil menengah dipercaya akan mampu meningkatkan investasi, pengembangan usaha, dan penghasilan. Sayangnya, sebagimana paradigma pertama, belum ditemukan bukti-bukti empiris yang menyakinkan guna mendukung kebenaran asumsi tersebut. Berpijak dari kedua paradigma di atas, agaknya memang tidak ada resep instan yang dapat dijadikan sebagai sebuah pegangan pasti dalam kebijakan pengentasan kemiskinan.

Empat Acuan

Meskipun demikian, penulis berpandangan ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintahan SBY-JK guna memaksimalkan upaya pengetasan kemiskinan dalam sisa satu tahun masa pemerintahannya.

Pertama, pengetasan kemiskinan lewat pengadaan lapangan kerja harus sangat mempertimbangkan tingkat pengembangan industri dan integrasi sebuah negara di pasar dunia. Negara seperti Indonesia yang tingkat pertumbuhan industrinya belum maju dan sektor informalnya masih sangat mendominasi, perlu mempertimbangkan strategi yang pas. Hasrat untuk mampu bersaing dalam pasar global selayaknya diimbangi dengan berbagai upaya untuk mendukung usaha kecil sebagai basis industrialisasi.

Kedua, negara berkembang dengan potensi pasar yang luas seperti Indonesia sangat rentan diintervensi oleh lembaga-lembaga keuangan internasional (baca: World Trade Organization, International Monetary Fund, dan World Bank) serta negara-negara industri maju untuk membuka pasarnya dan menghilangkan subsidi. Jika permintaan itu dipenuhi, maka tidak pelak lagi akan berdampak pada anjloknya tingkat upah pekerja yang selanjutnya potensial berujung pada meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK). Itu berarti jumlah orang miskin di Indonesia akan semakin bertambah banyak.

Ketiga, kesempatan yang sama harus diberikan dalam persaingan antara usaha kecil dan menengah padat modal maupun antar usaha kecil itu sendiri. Pemberian kesempatan yang sama tersebut tentunya harus diimplementasikan lewat berbagai kebijakan dan regulasi.

Keempat, pemetaan masalah dan potensi sebuah negara serta strategi pembangunan yang spesifik hanya akan dapat diterima luas jika hal tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh lapisan sosial ekonomi masyarakat, terutama kaum tak berpunya. Jadi, tak hanya melibatkan para pengusaha atau kaum berpunya saja. Dengan mengacu pada empat hal di atas, dalam kaitan perumusan kebijakan pengetasan kemiskinan, maka Indonesia diharapkan dapat mencapai salah satu tujuan Millenium Development Goals (MDGs), yaitu mengurangi separuh jumlah penduduk miskin. MDGs merupakan proyek kemanusiaan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) selama kurun waktu lima belas tahun (2000-2015). MDGs disepakati oleh seluruh anggota PBB, termasuk Indonesia. Dengan demikian hanya tujuh tahun sisa waktu yang dimiliki oleh Indonesia untuk mengurangi separuh jumlah penduduk miskin.

4.3 Ketika Pengentasan Kemiskinan Hanya Komoditas Politik

Written by Redaksi Web    Tuesday, 24 March 2009 14:07 Oleh: Yusnita H SH

Kampanye terbuka Pemilu 2009 akan dimulai pertengahan bulan ini setelah sejak beberapa bulan lalu hanya bisa dilakukan dengan kampanye terbatas dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, media massa cetak dan elektronik, serta penyebaran bahan kampanye dan alat peraga di tempat umum (UU No. 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD).

Dalam kampanye ini, sebanyak 38 partai yang resmi mengikuti pemilu secara nasional sudah mulai menawarkan dagangannya, dan salah satu yang terlaris adalah kemiskinan. (Angka) kemiskinan akan menjadi dagangan, baik itu untuk memoles lapak sendiri, yakni dengan menawarkan program, janji, tentang penyelesaian problem kemiskinan. Selain itu, tak lupa menunjuk atau bahkan menjelekkan dagangan orang lain, dalam rupa mengritik, mengoreksi, dan mencela rezim sebelumnya serta partai saingan saat ini, dalam hal program sejenis.

Genealogi Pemberantasan Kemiskinan

Menurut Frances Fox Piven dan Richard A Cloward (Regulating the Poor: The Functions of Public Welfare, Vintage Books 1993), kemiskinan meliputi tiga aspek (1) kekurangan materi dan kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan; (2) tidak terpenuhinya kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, termasuk dalam pendidikan dan informasi; dan (3) kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda, tergantung konteks politik dan ekonomi suatu negara

Kemiskinan jamak terjadi di negara berkembang, namun eksis pula di negara maju dalam bentuk komunitas tunawisma dan ghetto (daerah kumuh). Di Indonesia sendiri, menurut data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (dibentuk tahun 2005 melalui Perpres Nomor 54, lihat www.tkpkri.org), Pemerintah telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sejak tahun 1960-an melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang tertuang dalam Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (Penasbede). Namun program tersebut terhenti di tengah jalan akibat krisis politik tahun 1965. Adapun pada era Orba, melalui Repelita dilakukan strategi khusus menuntaskan masalah kesenjangan sosial-ekonomi, yang mengerucut menjadi program Inpres Desa Tertinggal ( IDT). Namun, usaha Orba ini pun gagal akibat krisis ekonomi dan politik tahun 1997.

Selanjutnya, era reformasi menelurkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Keppres Nomor 190 Tahun 1998. Berbagai usaha di atas belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Data UNDP menyebutkan, Indeks Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index-HPI) yang memfokuskan perhatiannya pada proporsi manusia yang berada di bawah ambang batas dimensi pembangunan manusia yang sama dengan indeks pembangunan manusia-panjang umur dan hidup sehat, memiliki akses terhadap pendidikan, dan standar hidup yang layak, menyimpulkan Nilai HP-1 untuk Indonesia, yaitu 18,5, berada di urutan 41 dari 102 negara berkembang (data tahun 2005). Indeks ini semakin buruk dalam krisis energi dan pangan saat ini, ketika harga melonjak dan membuat pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, pendidikan, kesehatan) semakin tak terjangkau

Logika Iklan Kampanye vs Marhaenisme

Sebagai sebuah kondisi laten dalam denyut nadi bangsa, kemiskinan akan tetap menjadi perhatian semua stakeholder, khususnya terkait kampanye Pemilu 2009. Pemahaman terhadap kondisi objektif kemiskinan, ditambah data-data dan fakta, serta diolah dengan logika-kreatif iklan akan menghasilkan "dagangan" yang dibungkus indah dalam retorika dan advertensi.

Lihat saja kampanye beberapa tokoh yang sejak beberapa saat lalu sudah berseliweran di media elektronik. Prabowo misalnya, mewacanakan kemiskinan untuk disikapi dengan usaha produktif dan pemberdayaan masyarakat kecil (petani), dengan "mari kita beli bahan pangan bergizi dari petani kita...", sehingga "macan Asia (Indonesia-pen) akan mengaum kembali". Sedangkan Wiranto, sempat menimbulkan kegerahan politik dengan kritikan pedasnya terhadap rezim SBY soal janji tidak akan menaikkan harga BBM. Lagi-lagi anchor point-nya adalah persoalan kemiskinan, yakni jangan bebani rakyat yang sudah miskin dengan kebijakan yang tidak populer dan memperparah keadaan.

Logika iklan adalah bagaimana menjadikan dagangan laku terjual, dengan segala cara. Jamak terjadi, iklan mempergunakan data-fakta secara berlebihan dan melenceng, mengecoh, mengelabui, dan bahkan menipu konsumen. Seperti diungkap oleh Vilhjalmur Stefansson (Discovery, 1964), "What is the difference between unethical and ethical advertising? Unethical advertising uses falsehoods to deceive the public; ethical advertising uses truth to deceive the public", yakni, setiap iklan akan menggunakan kebenaran ataupun kekeliruan untuk mengelabui public.

Yang perlu kita waspadai adalah penyesatan publik lewat tema kemiskinan ini, memoles janji untuk memikat suara rakyat. Padahal, kita sudah kenyang dengan pengalaman sulitnya menagih janji yang terucap dalam kampanye. Kepedulian pada orang miskin hanya temporer, dangkal, dan semu.

Belum ada upaya menggodok gagasan pemberantasan kemiskinan ini menjadi sesuatu yang heroik namun realistis, seperti halnya ketika Sukarno berjumpa dengan petani miskin Pak Marhaen, yang menghasilkan marhaenisme yang secara ideologis-praksis digunakan untuk menyemangati rakyat agar mandiri.

Mengaudit Program Anti-Kemiskinan dan Peran Masyarakat Sipil

Pemilu 2009 akan mengantar berkuasanya sebuah rezim, merupakan panggung pembuktian janji dan pelaksanaan konsep serta program kerja. Entah apapun bentuknya, dan lembaga apa yang bakal melaksanakan program pro-kemiskinan, yang terpenting bagi rakyat adalah transparansi dan audit progress apa yang telah tercapai. Oleh karenanya, lembaga pelaksana program ini musti independen (seperti halnya KPK), sehingga bebas dari tekanan pemerintah maupun oposan, namun merengkuh semua pihak untuk berperan-serta. Berbagai program tersebut, selain up-bottom, juga meniscayakan gerakan bottom-up yang memberdayakan masyarakat sipil untuk mengangkat diri sendiri.

Terakhir, berikut beberapa entry-point yang bisa menjadi panduan bagi semua stakeholder dalam program pro-kemiskinan: (1) revitalisasi dan rejuvenasi program pro-kemiskinan di era lalu yang mempunyai nilai positif, seperti kelompok tani & nelayan (menggalang kemandirian dan self-learning); (2) penguatan social security system (Jaring Pengaman Sosial), yakni harus ditingkatkan hingga jaminan penuh terhadap kebutuhan dasar, dan dilengkapi dengan penyediaan lapangan kerja dasar (pemberian "kail" dan "umpan"); (3) kemandirian ekonomi rakyat berupa koperasi yang kuat dan akuntabel; (4) proyek padat karya, terutama untuk infrastruktur, dengan fokus daerah terpencil dan luar Jawa, yang dilaksanakan secara terencana dan akuntabel; (5) peran kelas menengah dan UKMM, yang perlu ditopang dengan kebijakan yang pro-rakyat, guna menyerap lebih banyak lagi lapangan kerja; (6) gerakan berdikari, mencukupi sendiri dengan produk dalam negeri, ekspor barang jadi yang bernilai tambah, dan pendayagunaan local genius secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

http://sofian.staff.ugm.ac.id/

http://www.bbc.co.uk/

http://www.harian-global.com/

http://www.kabarindonesia.com/

http://yuliandriansyah.files.wordpress.com/

Read More